Tebarberita.id, Samarinda – Pengurus Daerah (Pengda) Jaringan Media Siber Indonesia (JMSI) Kalimantan Timur (Kaltim) dilantik oleh Ketua Umum JMSI, Teguh Santosa di Hotel Aston, Kota Samarinda, Rabu, (29/6/2022). Pelantikan yang dirangkai dengan seminar nasional itu dihadiri Wawan Wardian, Deputi Pendidikan dan Peran Serta Masyarakat KPK RI, Andi Harun, Wali Kota Samarinda, Ardiansyah, Bupati Kutim dan sejumlah unsur dari Forkopimda Kaltim.
Muhammad Syukri, Ketua JMSI Kaltim, mengungkapkan JMSI hadir untuk mengubah pola kerja media siber dalam menerbitkan berita yang akurat. Pasalanya, selama ini kerap muncul berita bohong. Sehingga membuat citra jurnalis maupun media pers tercoreng.
“Anggota JMSI tidak boleh menyebarkan berita hoax sebelum ada konfirmasi narasumber. Karena kalau berita sudah tayang akan bias dan menjadi masalah. Maka dari itu JMSI coba menyajikan berita yang sejuk dan akurat agar seimbang,” ujar Sukri usai pelantikan.
Teguh Santosa, Ketua Umum JMSI, menagapi tema seminar “Media dan Wartawan Berintegritas Melawan Korupsi” yang dinilainya sejalan dengan kerja-kerja jurnalistik. Menurutnya pewarta harus memiliki kompetensi untuk untuk membangun integritas media siber.
“Benahi dan bekali diri kita dengan kompetensi, jangan sampai tidak. Karena kita harus membangun integritas untuk mencegah atau memberantas korupsi, bukan malah terlibat. Dengan hadirnya JMSI bisa membangun profesional media siber dan meciptakan wartawan yang berkompeten,” bebernya kepada media ini.
Pindahnya ibu kota ke Kaltim, lanjut Teguh, menjadi peluang media pers dalam mengawalnya agar tidak menimbulkan penyimpangan selama proses pembangunannya.
“Harus dikawal supaya proses pembangunan berjalan sebagaimana mestinya. Sesuai dengan visi pemerintah membangun Indonesia dari pinggiran dan menciptakan Indonesia sentris,” kata Teguh melanjutkan.
Kendati Ketua KPK Firli Bahuri batal hadir, Teguh menguraikan kembali beberapa pesan penting dari Firli Bahuri yang disampaikan dalam berbagai kegiatan JMSI di sejumlah daerah. Teguh mengatakan, Ketua KPK selalu mengajak media turut mengawasi kekuasaan, baik eksekutif, legislatif, yudikatif, maupun partai politik. Sumber persoalan di antaranya karena threshold dan biaya politik yang sangat tinggi. Karenanya, kasus-kasus suap yang ditangani KPK hampir selalu memiliki kaitan dengan threshold dan biaya politik.
“Bapak dan Ibu sekalian mungkin pernah melihat potongan wawancara beliau (Firli Bahuri) dengan saya, dimana beliau mengatakan, presidential threshold seharusnya nol persen. Bahkan bukan hanya PT itu yang harus nol persen, tetapi juga biaya politik harusnya nol rupiah,” ungkapTeguh Santosa memaparkan.
Teguh juga mengimbau agar media siber anggota JMSI mengedepankan informasi mengenai gagasan dan pokok pikiran tokoh-tokoh yang dinilai memiliki kemampuan untuk menjadi pimpinan nasional dan lokal.
“Sudah cukup kita mendengar isu-isu seputar identitas dan SARA. Tidak menarik karena kontraproduktif dan merusak tenun kebangsaan kita. Saya sarankan kita untuk mulai menggali pokok pikiran dan gagasan, serta program mereka,” katanya seperti dikutip liputan4.com.
Dia menambahkan, setidaknya ada empat isu penting yang dapat digali secara komprehensif di tahun-tahun politik ini. Pertama isu korupsi oligarki; kedua isu energi baru dan terbarukan; ketiga, isu recovery economy pasca pandemi dan digital economy; dan keempat, persoalan geopolitik terkait dengan pertarungan kepentingan-kepentingan global di kawasan.
Indonesia adalah negara yang terlalu besar dan berada di tempat yang terlalu strategis. Sudah pasti ada external power yang ingin cawe-cawe atau ikut-ikutan dalam proses kompetisi politik di tanah air.
“Sudah tentu pula kita harus menghadapi ini dengan mengedepankan kepentingan nasional,” demikian Teguh Santosa yang pernah menjadi Ketua Bidang Luar Negeri PWI Pusat.
Pengda JMSI Kaltim diketuai Muhammad Sukri dan Nanda Arita sebagai Sekretaris, serta Tetty Lumban Gaol sebagai Bendahara. Pengda JMSI Kaltim didampingi Dewan Pembina yang dipimpin Ir. Seno Aji dan Dewan Pakar yang dipimpin Nidya Listiyono. Pelantikan JMSI Kalatim juga dihadiri Ketua DPRD Kaltim Makmur HPK, Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) Kaltim Brigjen (Pol) Wisnu Andayana, Bupati Kutai Timur Ardiansyah Sulaiman, Wakil Walikota Bontang Najirah, dan Ketua DPRD Bontang Andi Faisal Sofyan Hasdam, serta Kepala Dinas Kominfo Provinsi Kaltim Muhammad Faisal.
Selain seminar nasional, JMSI Kaltim juga menggelar ujian kompetensi wartawan (UKW) pada Agustus 2022. Kegiatan itu mundur dari jadwal sebelumnya yakni 21 sampai dengan 23 Juli 2022. (Wah)
