Tebarberita.id, Bontang – Pemerintah Kota (Pemkot) Bontang menegaskan pentingnya proses verifikasi dan validasi data kemiskinan sebagai dasar pengambilan kebijakan yang tepat. Untuk itu, pengisian data oleh para enumerator dilakukan secara manual dan digital agar hasilnya valid serta dapat diselesaikan tepat waktu.
Wakil Wali Kota Bontang sekaligus Ketua Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD), Agus Haris, menyatakan bahwa langkah ini menjadi bagian dari komitmen Pemkot dalam mencapai target nol kemiskinan pada tahun 2029.
“Target Pemkot adalah nol kemiskinan di Bontang pada 2029,” jelasnya saat memberikan pembekalan lanjutan kepada para enumerator di Pendopo Rumah Jabatan Wali Kota Bontang, pekan ini.
Menurutnya, target tersebut bukan hal mustahil. Pemerintah menyiapkan berbagai intervensi melalui dana APBD, CSR, lembaga zakat dan sosial, serta kolaborasi lintas sektor. Upaya itu diperkuat dengan sistem pendataan berbasis geospasial yang dilakukan oleh 150 enumerator.
“Proses pendataan harus dilaksanakan secara obyektif, transparan, dan partisipatif. Makanya, enumerator diwajibkan memegang kuesioner serta menyampaikan hasil asesmen secara faktual, bukan asumsi,” terang Agus Haris.
Ia menekankan, pendataan yang akurat menjadi fondasi utama kebijakan pengentasan kemiskinan di Bontang. Jenis data yang dikumpulkan pun tidak sembarangan, meliputi indikator resmi dari Kementerian Sosial serta data tambahan hasil asesmen lapangan.
“Tujuan pendataan ini adalah untuk mengumpulkan data yang akurat mengenai kondisi sosial dan ekonomi warga, sehingga program bantuan dan pemberdayaan dapat tepat sasaran,” tandasnya.
Pemkot Bontang berharap, melalui verifikasi yang komprehensif ini, setiap kebijakan penanggulangan kemiskinan dapat disusun lebih terarah, transparan, dan berkeadilan, demi mewujudkan Bontang sebagai kota yang inklusif dan bebas kemiskinan pada 2029. (ADV/DISKOMINFO KOTA BONTANG)
