Sendawar, Tebarberita.id – Pemerintah Kabupaten Kutai Barat menyiapkan penerapan sistem digital dan transaksi nontunai secara menyeluruh dalam pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung (APB-Kam) mulai tahun anggaran 2027. Kebijakan tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah memperkuat transparansi, meningkatkan akuntabilitas keuangan kampung, serta meminimalkan potensi penyimpangan dalam pengelolaan anggaran publik.
Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung (DPMK) Kutai Barat, Erlinsiana, memaparkan kebijakan tersebut dalam Rapat Koordinasi Petinggi dan Badan Permusyawaratan Kampung (BPK) se-Kutai Barat di Gedung Aji Tulur Jejangkat (ATJ), Kantor Bupati Kutai Barat, Senin (9/11/2026). Pertemuan tersebut diikuti 390 peserta yang terdiri atas unsur pemerintahan kampung dan pemangku kepentingan terkait.
Erlinsiana menjelaskan, digitalisasi pengelolaan kas kampung merupakan tindak lanjut dari Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 16 Tahun 2026. Untuk mendukung penerapannya, DPMK Kutai Barat telah menyiapkan tim di tingkat kecamatan serta menjalin koordinasi dengan Bankaltimtara guna mematangkan sistem transaksi keuangan secara digital.
Selain perubahan sistem pembayaran, Pemkab Kutai Barat juga melakukan penyesuaian terhadap mekanisme pengalokasian Bantuan Keuangan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (BKPDRD) tahun 2026. Pembaruan formula tersebut disosialisasikan kepada para petinggi dan BPK sebagai bagian dari penyesuaian regulasi pengelolaan keuangan kampung.
Menurut Erlinsiana, skema pengalokasian bantuan kini menggunakan perhitungan yang menggabungkan prinsip pemerataan dan kontribusi penerimaan pajak serta retribusi masing-masing wilayah. Formula tersebut membagi alokasi bantuan menjadi dua komponen, yakni 60 persen untuk seluruh kampung dengan pembagian merata dan 40 persen berdasarkan proporsi realisasi penerimaan pajak serta retribusi daerah dari masing-masing wilayah.
“Mulai tahun ini, formula BKPDRD dihitung secara berimbang: 60 persen dibagi rata ke seluruh kampung, sedangkan 40 persen dibagikan berdasarkan porsi realisasi penerimaan pajak dan retribusi dari masing-masing wilayah. Kami meminta jajaran pemerintah kampung memahami perubahan regulasi ini secara cermat agar perencanaan dan pertanggungjawaban APB-Kam berjalan tertib,” kata Erlinsiana di hadapan 390 peserta rakor.
Bupati Kutai Barat Frederick Edwin menyatakan dukungan terhadap penerapan digitalisasi pengelolaan keuangan kampung. Menurutnya, modernisasi sistem anggaran merupakan bagian dari misi keempat pembangunan daerah, yakni mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, responsif, bertanggung jawab, dan berbasis digital.
“Sistem digital dan transaksi nontunai dirancang untuk meminimalkan celah penyimpangan anggaran sekaligus mempercepat proses pertanggungjawaban di tingkat bawah. Petinggi dan BPK harus adaptif terhadap sistem ini agar pemerintahan kampung berjalan bersih, akuntabel, dan berkeadilan demi mewujudkan Kutai Barat yang semakin sejahtera dan beradat,” ujarnya.
Penerapan digitalisasi APB-Kam juga menempatkan peningkatan kapasitas sumber daya manusia sebagai kebutuhan penting. Aparatur kampung perlu memahami prosedur penggunaan sistem, tata cara transaksi, serta mekanisme pelaporan agar perubahan administrasi tidak menghambat pelaksanaan program pembangunan di tingkat kampung.(Adv/T3/Diskominfo Kubar)
