tebarberita.id
      Artikel ini telah dilihat : 601 kali.
ADVERTORIAL KUTAI BARAT

Pemkab Kutai Barat Inventarisasi Kearifan Lokal Masyarakat Adat untuk Perlindungan Lingkungan

Sendawar, Tebarberita.id – Pemerintah Kabupaten Kutai Barat mulai menyusun inventarisasi kearifan lokal dan pengetahuan tradisional masyarakat adat sebagai landasan penguatan kebijakan perlindungan lingkungan hidup di tengah meningkatnya aktivitas pemanfaatan sumber daya alam, termasuk perkebunan kelapa sawit dan pertambangan batu bara.

Penyusunan dokumen tersebut dilakukan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kutai Barat bersama Konsorsium Sempekat Lestari (KSL). Laporan awal kegiatan disampaikan dalam pertemuan lintas sektor di Ruang Rapat 2 Lantai II Kantor Bappeda Litbang, Jumat (13/11/2026).

Mewakili Bupati Kutai Barat Frederick Edwin, Plt. Asisten Perekonomian, Pembangunan dan SDA (Asisten II), Suwito, menyampaikan apresiasi pemerintah daerah terhadap inisiatif tersebut. Dokumen inventarisasi diharapkan menjadi basis informasi yang dapat digunakan dalam merumuskan kebijakan lingkungan dengan mempertimbangkan nilai dan praktik tradisional masyarakat adat.

Dalam arahannya, Bupati menekankan bahwa pendataan harus dilakukan secara mendalam melalui keterlibatan langsung komunitas adat. Ketua adat, kepala adat, dan pelaku budaya di berbagai kampung perlu dilibatkan agar pengetahuan, istilah, serta praktik pelestarian alam dapat dicatat secara akurat.

Selain ketepatan data, proses inventarisasi juga harus menghormati hak masyarakat adat atas pengetahuan tradisional mereka. Prinsip etika, keterbukaan, dan persetujuan komunitas menjadi bagian penting agar dokumentasi tidak mengabaikan kepemilikan komunal atas warisan pengetahuan tersebut.

Pemerintah daerah juga menginginkan hasil pendataan tidak berhenti sebagai dokumen administratif. Informasi yang dihimpun perlu diintegrasikan ke dalam kebijakan pembangunan, termasuk perlindungan lingkungan, tata ruang, mitigasi bencana, dan penanganan perubahan iklim.

Perhatian terhadap aspek tersebut dinilai semakin penting seiring perkembangan kegiatan perkebunan kelapa sawit dan pertambangan batu bara di Kutai Barat. Pemanfaatan sumber daya alam perlu berjalan sesuai ketentuan hukum, sekaligus memperhatikan kelestarian lingkungan dan hak komunitas adat yang berada di sekitar wilayah pembangunan.

Kepala DLH Kutai Barat, Bandarsyah, menjelaskan bahwa inventarisasi diperlukan untuk menghasilkan basis data yang sistematis dan dapat dipertanggungjawabkan. Data tersebut nantinya menjadi bahan perencanaan program serta memperkuat koordinasi antarperangkat daerah dalam menjalankan perlindungan lingkungan berbasis masyarakat.

Menurutnya, pengumpulan informasi tidak cukup dilakukan melalui kajian dokumen. Tim penyusun harus turun langsung ke lapangan untuk memperoleh keterangan dari masyarakat yang memahami tradisi dan kondisi lingkungan setempat.

Selain mendukung perumusan kebijakan, dokumentasi tersebut diharapkan menjadi sarana regenerasi pengetahuan bagi generasi muda. Pemerintah daerah mendorong keterlibatan lembaga adat, akademisi, perusahaan, dan masyarakat agar tradisi menjaga alam tetap terpelihara serta menjadi bagian dari identitas budaya masyarakat Bumi Tanaa Purai Ngeriman. (Adv/T6/Diskominfo Kubar)

Related posts

Turnamen Bulutangkis Piala Ketua DPRD Kukar 2022, PB. Sekretariat DPRD Kukar Juara Umum

admin

DPRD Kutai Timur Desak Penyelesaian Sengketa Lahan dengan PT Indexim

admin

Ketua DPRD Kukar Mengaku Bangga dengan Erau

admin