Tebarberita.id, Samarinda – Panitia khusus (pansus) laporan keterangan pertanggungjawaban (LKPj) menyusun delapan rekomendasi pemkot atas penggunaan APBD 2023. Rekomendasi itu disampaikan dalam rapat paripurna internal di DPRD Samarinda pada 15 Mei 2024.
Ketua pansus LKPj Fahruddin menjelaskan rekomendasi disusun selepas serangkaian kegiatan yang ditempuh anggota pansus di DPRD. Dari rapat dengar pendapat bersama OPD (organisasi perangkat daerah), peninjauan lokasi proyek-proyek strategis, hingga evaluasi peraturan. “Dari beragam upaya mengevaluasi itu, ada delapan poin utama,” sebutnya, Kamis (16/5/2024).
Poin pertama, sambung Politikus Golkar ini, akan menuangkan persoalan koordinasi dan evaluasi OPD yang menangani proyek-proyek berskala besar. Lalu, pansus akan meminta pemkot untuk lebih mematangkan perencanaan sebelum proyek dilelang sehingga tak ada proyek yang molor pekerjaan. “Ketiga menyoroti soal kerja sama pemerintah dengan pihak ketiga yang bersinggungan dengan anggaran daerah,” jelasnya.
Poin keempat berisi sorotan pansus terkait kontribusi badan usaha milik pemkot ke pendapatan asli daerah. Hasil penelurusan DPRD didapati masih ada perusahaan daerah yang belum maksimal memberikan deviden ke pemerintah. Kelima, pansus meminta agar pemkot mendata dan memetakan dana alokasi khusus yang didapat sehingga selaras dan tak saling bersinggungan dengan program kerja yang sudah disusun pemkot lewat musyawarah pembangunan daerah.
Selanjutnya, kata Fahruddin, DPRD lewat pansus menilai pemkot masih belum jeli dalam menyusun program prioritas. Karena masih ada pemenuhan infrastruktur dasar yang luput terkawal seperti lampu penerangan jalan umum.
“Ketujuh kami nanti menyarankan agar pemkot bisa menerapkan penggunaan APBD sebagai stimulus pertumbuhan daerah. Yang kedelapan, memastikan tak adanya utang dalam APBD,” jelasnya mengakhiri. (ADV/LL)
