Tebarberita.id, Balikpapan – Proyek pengerjaan PT Pipa Gas Nasional atau PGN terkait galian pipa gas sepanjang Jalan Soekarno Hatta selalu mendapat perhatian dari pihak legislatif, karena terkesan arogan dengan menimbulkan beberapa permasalahan seperti kerusakan jalan hingga dampak ekonomi bagi masyarakat sekitar.
Kerusakan jalan di kawasan Jalan Soekarno Hatta, Balikpapan Utara masih terus dikeluhkan warga Balikpapan. Pasalnya hingga ini, akses jalan utama rusak parah seperti timbul retakan hingga bergelombang, juga terlihat tumpukan material di depan pemukiman dan ruko milik masyarakat.
Menanggapi hal tersebut, Anggota DPRD Balikpapan Syarifuddin Oddang mengatakan, bahwa dari awal pengerjaan itu tentu ada konsultan dan lain sebagainya. Termasuk dari pihak PGN yang mengetahui alur perjanjiannya seperti apa, Selasa, (9//5/2023).
“Apa lagi ini bukan jalan kampung, melainkan jalan utama yang sangat membahayakan pengguna jalan,” ucapnya.
Pria yang kerap di sapa Oddang mengaku sudah beberapa kali menyampaikan atensi, bahwa pengerjaan tidak seharusnya menimbulkan permasalahan bagi masyarakat sekitaer. Hal tersebut disampaikan karena diketahui setelah dilakukan pengeboran tidak dilakukan pemadatan sesuai standarnya, sehingga jalan kembali rusak.
“Contohnya di depan Kelurahan Muara Rapak ada beberapa titik yang dinilai tidak layak, seharusnya pihak kontraktor duduk bareng menyelesaikan masalah ini,” tuturnya.
Sambungnya, kalaupun dilakukan penutupan oleh pemerintah menurutnya sah saja, karena ini untuk menghindari hal seperti ini. Ia pun yakin bahwa setiap perbaikan yang dilakukan pasti sudah diperhitungkan.
“Maka tinggal bagaimana pelaksana lapangan melakukan tekanan kepada kontrktor untuk memperbaiki sesuai dengan standar awal,” terangnya.
Dan mungkin bisa dilihat dari kilo 5 atas sampai menuju Graha Indah pengerjaannya tidak benar. Bahkan pengerjaan parit yang menelan biaya dari bankue Provinsi Kaltim justru tidak berfungsi dengan baik, karena lumpur yang disebabkan akibat galian pipa gas menimbun parit hingga menyebabkan banjir.
“Kami harap kontrkator bisa berkoordinasi kembali dengan pemerintah melalui OPD terkait. Karena saya lihat pengerjaan ini sangat amburadul,” imbuhnya. (ADV)
