Tebarberita.id, Samarinda – Pengalokasian anggaran pendidikan minimal 20 persen di APBD masih jadi sorotan para wakil rakyat di Kota Tepian. Menurut Komisi IV DPRD Samarinda, hal itu belum sepenuhnya terealisasi jika menilik persoalan gaji dan tunjangan insentif bagi tenaga pendidik hingga infrastruktur sekolah yang ada.
Ketua Komisi IV DPRD Samarinda Sri Puji Astuti menuturkan pada 2023, anggaran pendidikan dialokasikan sekitar Rp 800 miliar. Namun dari jumlah itu, Rp 500 miliar digunakan untuk pembiayaan gaji, insentif, serta sertifikasi tenaga pendidik. “Sisanya, Rp 300 miliar baru ditujukan untuk pemerataan sarana dan prasarana,” ungkapnya.
Padahal, dalam kajian dewan setidaknya diperlukan penambahan sebesar Rp 150 miliar untuk menunjang seluruh aspek pendidikan itu. Besarnya pembiayaan gaji dan insentif, lanjut dia, memang tak bisa dihindari lantaran hal itu bakal memengaruhi kualitas tenaga pendidik dan kesejahteraannya.
Beberapa gedung sekolah yang ada di Samarinda pun banyak yang perlu sentuhan pemugaran. Selain persoalan mebelair sekolah, bangku dan kursi yang sudah tak layak digunakan para pelajar.
Dengan demikian, Politikus Demokrat ini berharap Wali Kota Samarinda Andi Harun bisa memberikan perhatian lebih ke sektor pendidikan pada 2024 nanti. Baik dari peningkatan kesejahteraan tenaga pendidik hingga pemerataan sarana dan prasarana pendidikan. “Karena masih ada sekolah yang bergantian menggunakan gedung yang sama,” katanya singkat. (ADV/LL)
