Teberberita.id, Sangatta – Dinas PUPR Kutim menjadi OPD yang paling disorot oleh anggota DPRD Kutim. Sebab, daya serap anggaran PUPR tidak optimal. Dinas PUPR Kutim memiliki silpa Rp423 miliar dari Rp1,9 triliun, atau hanya terserap Rp1,5 triliun.
“Kita mau tanya kenapa ini tidak bisa dilaksanakan. Makanya kita memanggil kadisnya untuk dapat hadir menjelaskan. Tapi yang datang malah bagian program,” ujar Ketua Panitia Khusus (Pansus) DPRD Kutim Faizal Rachman kepada awak media usai rapat paripurna, Selasa (25/6/2024).
Faizal menyesalkan ketidakhadiran Kepala Dinas PUPR Kutim, Muhir yang kembali tidak menghadiri panggilan DPRD Kutim.
“Kita berharap kepala dinasnya yang hadir, itu yang kita mau, karena ini mengevaluasi kinerja selama 1 tahun dan kita ingin ini menjadi renungan dan evaluasi untuk diadakan perbaikan penyusunan di APBD selanjutnya. Makanya kita pengen pengambil kebijakannya yang hadir,” jelas Faizal.
Ketidakhadiran Muhir ke kali ketiga karena sakit. Sehingga legislator dari PDI Perjuangan itu meminta agar Kadis PUPR menghargai lembaga DPRD.
“Jadi jangan dilihat Faizal pribadi, ini kan Ketua DPRD ini mengundang, masa lembaga yang mengundang dianggap remeh,” tegasnya.
DPRD Kutim menjadwalkan akan mengundang Kadis PUPR pada pekan depan. Manakala tidak hadir kembali dalam panggilan itu, DPRD Kutim mengancam akan mengambil langkah interplasi.
“Kalau nggak bisa datang kita panggil bupatinya saja, bupatinya suruh jelaskan,” tutupnya. (Adv)
