Tebarberita.id, Balikpapan – Anggota DPRD Kalimantan Timur (Kaltim), Damayanti, mengungkapkan masalah besar terkait kekurangan fasilitas pendidikan di Kecamatan Balikpapan Tengah. Ia menyoroti keterbatasan jumlah sekolah menengah yang ada, khususnya SMA dan SMK negeri, yang menyebabkan banyak siswa di wilayah tersebut tidak tertampung saat Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB).
“PPDB tiap tahun ini selalu menjadi masalah. SMK/SMA yang ada saat ini tidak mampu menampung semua siswa. Kondisi ini memaksa orang tua untuk mencarikan sekolah yang jauh dari tempat tinggal mereka,” ujar Damayanti dalam reses di Balikpapan, Kamis (7/11/2024).
Menurut Damayanti, meskipun terdapat beberapa sekolah swasta, tingginya biaya pendidikan di sana menjadi kendala besar bagi orang tua siswa. Hal ini menambah beban masyarakat, mengingat biaya sekolah swasta yang jauh lebih mahal dibandingkan dengan sekolah negeri.
“Di Balikpapan Tengah harus dibangun sekolah menengah negeri, karena informasi yang kami terima, di sana belum ada SMA dan SMK negeri, hanya ada yang swasta,” lanjut politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini.
Damayanti berharap Pemerintah Provinsi Kaltim segera mengambil langkah untuk mengatasi kekurangan ini dan membangun sekolah negeri di Balikpapan Tengah. Dengan adanya fasilitas pendidikan yang memadai, diharapkan kualitas pendidikan di wilayah tersebut dapat meningkat dan memberikan akses yang lebih luas bagi anak-anak di Balikpapan Tengah.
Selain masalah pendidikan, Damayanti juga mencatat keluhan masyarakat terkait kelangkaan bahan bakar minyak (BBM) dan gas elpiji yang semakin meresahkan. Antrean panjang di SPBU menjadi pemandangan hampir setiap hari, dan hal ini menunjukkan perlunya perhatian lebih dari pemerintah.
“Ini menunjukkan perlunya tindakan dari pemerintah provinsi untuk mengatasi masalah ini. Antrean terus bertambah setiap hari,” tegasnya.
Masalah lain yang tak kalah penting adalah pemenuhan air bersih yang belum tuntas di daerah tersebut. Damayanti menegaskan bahwa seluruh aspirasi masyarakat yang disampaikan selama reses akan ditampung dan diteruskan kepada Pemprov Kaltim untuk segera dievaluasi.
“Semua aspirasi ini akan kami tampung dan sampaikan kepada Pemprov Kaltim untuk evaluasi lebih lanjut,” tutupnya. (ADV/DPRD KALTIM)
