Tebarberita.id, Jakarta — Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Kemendukbangga) resmi menggelar Pemutakhiran Data Keluarga 2025 (PK25) yang akan berlangsung mulai 22 Juli hingga 21 Agustus 2025.
Kick-off PK25 dilakukan secara nasional di Jakarta, Senin (21/7/2025), dan dihadiri oleh Sekretaris Kemendukbangga, Budi Setiyono, mewakili Menteri Wihaji, bersama perwakilan Kemenko PMK dan Kepala BPS. Dalam kesempatan itu juga ditandatangani nota kesepahaman dengan Kemenko PMK dan BPS tentang pemanfaatan sistem informasi keluarga.
“Pendataan dan pemutakhiran data keluarga ini sangat penting untuk memastikan semua kebijakan yang menyasar keluarga, mulai dari pengentasan kemiskinan hingga pengurangan stunting, tepat sasaran dan berdampak nyata,” ujar Budi dikutip dari indonesia.go.id.
Mengacu pada UU No. 52 Tahun 2009 dan PP No. 87 Tahun 2014, PK25 merupakan agenda strategis lintas sektor. Pendataan ini akan mencakup 12,9 juta keluarga, dengan 96 persen pengumpulan data dilakukan melalui aplikasi smartphone oleh petugas lapangan, sementara sisanya secara manual di wilayah blank spot.
Budi menekankan bahwa integritas dan akurasi data menjadi prioritas utama. Ia mengingatkan seluruh petugas agar bekerja profesional dan tidak melakukan manipulasi.
“Semua harus dilakukan secara transparan, dapat dipertanggungjawabkan, dan dengan wawancara langsung,” tegasnya.
Pelaksanaan PK25 juga sejalan dengan Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSN), serta memperkuat sinergi dengan berbagai basis data seperti Regsosek, P3KE, dan DTKS.
“Pemutakhiran ini tidak berdiri sendiri. Ini bagian dari upaya besar negara untuk menyatukan berbagai sumber data agar intervensi pembangunan semakin efektif dan efisien,” jelas Budi.
Ia menyebutkan bahwa selama ini hasil pendataan keluarga telah menjadi rujukan utama dalam berbagai program nasional, mulai dari percepatan penurunan stunting hingga penyaluran bantuan sosial. Dengan data yang semakin akurat, pembangunan dapat lebih tepat sasaran dan memperkuat keadilan sosial di seluruh daerah. Lebih jauh, ia menegaskan bahwa keberhasilan PK25 tidak hanya bertumpu pada pemerintah pusat. Kolaborasi antarpihak menjadi kunci.
“Kegiatan ini bukan hanya milik Kemendukbangga. Ini milik bersama lintas kementerian dan lembaga. Kolaborasi kita hari ini akan menentukan masa depan Indonesia,” ucapnya.
Dengan data keluarga yang presisi, pemerintah berharap dapat mengoptimalkan bonus demografi dan mengarahkannya ke sektor produktif. Jika dilakukan dengan benar, PK25 akan menjadi fondasi penting pembangunan sumber daya manusia yang unggul dan berdaya saing.
“Bonus demografi hanya akan menjadi peluang jika kita bisa mengarahkan penduduk usia produktif ke sektor formal yang menghasilkan. Kalau tidak, ia bisa berubah menjadi beban,” tandas Budi.
PK25 diposisikan sebagai langkah nyata menuju pembangunan berbasis bukti yang inklusif dan berkelanjutan.
“Dengan akurasi data yang semakin kuat, Indonesia bisa melangkah pasti menuju visi Indonesia Emas 2045, sebuah masa depan yang adil, makmur, dan berkelanjutan untuk seluruh keluarga Indonesia,” pungkasnya. (*)
