Tebarberita.id, Samarinda — Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur tancap gas meluncurkan program pendidikan tinggi gratis untuk keluarga tidak mampu, meski aturan hukumnya belum sepenuhnya siap dan anggarannya belum masuk dalam APBD 2025. Program bernama Gratispol ini dipercepat pelaksanaannya demi menyesuaikan visi-misi gubernur baru.
Anggota Komisi IV DPRD Kaltim, Sarkowi V Zahri, menyebut langkah percepatan bisa dimengerti, tapi mengingatkan ada celah regulasi dan teknis yang perlu segera ditutup.
“APBD 2025 ini masih warisan gubernur sebelumnya, jadi belum mengakomodasi program-program baru seperti Gratispol,” ujarnya.
Menurut Sarkowi, kebijakan efisiensi anggaran nasional memberi ruang untuk menggeser sebagian kegiatan pembangunan agar bisa mengakomodasi Gratispol. Namun, ia tidak menutup mata bahwa skema ini masih belum memiliki payung hukum final.
“Makanya wajar kalau muncul keraguan di publik. Pergub sebagai dasar hukum masih digodok di Kemendagri,” jelasnya.
Program ini diproyeksikan menyasar mahasiswa baru lebih dulu, sedangkan mahasiswa aktif akan menerima bantuan mulai tahun depan.
“Untuk sementara, mahasiswa lama belum masuk skema. Target awal hanya untuk yang baru masuk kuliah,” kata Sarkowi.
Ia berharap percepatan tidak mengorbankan tata kelola. Baginya, program ambisius seperti Gratispol harus dibarengi dengan skema yang jelas, pembiayaan yang realistis, dan pelibatan lintas sektor sejak awal. (ADV/DPRD KALTIM)
