Tebarberita.id, Sangatta – Fraksi Amanat Keadilan Berkarya (AKP) di DPRD Kutai Timur menekankan agar Pemerintah Kabupaten Kutai Timur mengoptimalkan kekayaan daerah untuk kesejahteraan masyarakat. Fraksi AKP menilai pendapatan asli daerah (PAD) sebesar Rp352,46 miliar atau 44,76% dari target sebesar Rp787,53 miliar dinilai masih dapat ditingkatkan.
Seperti belanja sebesar Rp4,25 triliun dan belanja modal Rp3,29 triliun diharapkan menambah aset yang bermanfaat untuk jangka panjang.
“Pengelolaan kekayaan daerah masih perlu terus digali, termasuk pendapatan dari retribusi dan pajak daerah. Pemerintah perlu mempertimbangkan untuk memperbesar belanja modal untuk kepentingan aset bagi Kabupaten Kutai Timur yang memberikan manfaat bagi masyarakat dan juga pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Kutai Timur,” kata Hj. Mulyana juru bicara Fraksi AKP saat membacakan pandangan umum terhadap rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kutim Tahun Anggaran 2023, Kamis (13/6/2024).
Fraksi AKP juga menyoroti penyertaan modal kepada BUMD, investasi dan pembiayaan untuk mendukung pelayanan pemerintah diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pendapatan transfer sebesar Rp7,67 triliun atau 103,12% dari target Rp7,44 triliun. Anggaran itu perlu dijabarkan lebih rinci untuk mengetahu anggaran tersebut tepat sasaran. Fraksi AKP mengapresiasi pengelolaan keuangan daerah Kutim. Namun, Fraksi AKP memberikan catatan untuk perbaikan dalam penggunaan anggaran seperti untuk pertumbuhan ekonomi dan pelayanan publik.
“Kami mengapresiasi pengelolaan keuangan daerah yang sudah baik, namun masih diperlukan perbaikan dalam tata kelola keuangan agar memberikan manfaat signifikan bagi pertumbuhan ekonomi daerah dan juga pelayanan prima kepada masyarakat,” papar Hj Mulyana.
Dengan belanja daerah di atas 80%, menurut Fraksi AKP hal itu merupakan hal yang perlu diperhatikan karena merupakan utang pemerintah yang senilai Rp189,66 miliar. Fraksi AKP meminta pemerintah merespons pandangan fraksi dan segera membentuk panitia khusus untuk membahas Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2023.
“Kami berharap pemerintah dapat lebih fokus pada utang agar pembangunan dapat berjalan dengan baik. Kami berharap adanya respon positif dari pemerintah dan pembentukan pansus untuk pembahasan lebih lanjut,” tandas Hj. Mulyana. (Adv)
