Tebarberita.id, Samarinda – Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian (Diskominfo Staper) Kabupaten Kutai Timur (Kutim) Ery Mulyadi menyebut, USAID merupakan salah satu mitra pembangunan Pemkab Kutim untuk pengembangan dan fasilitator SP4N LAPOR.
“Ada tiga daerah di Indonesia yang saat ini menjadi konsentrasi USAID untuk pengembangan SP4N LAPOR. Yaknu, Aceh, Kaltim (di Kutim) dan Kalbar yang menjadi daerah terbaik dalam pengelolaan SP4N LAPOR, ” ucapnya dihadapan Asisten Pemerintahan Umum dan Kesejahteraan Rakyat (Pamkesra), Poniso Suryo Renggono, Sekertaris Bappeda Kutim, Idham Cholid serta undangan lainnya.
Dijelaskan Ery, pengelolaan SP4N LAPOR yang sebelumnya dilaksanakan oleh Inspektorat Wilayah (Itwil) Kutim, kemudian tahun 2021 diserahkan kepada Diskominfo Staper. Hingga saat ini, ada beberapa tahapan kegiatan yang sudah dilaksanakan, salah satunya menyusun rencana aksi (Renaksi).
“Jadi Renaksinya sudah ditetapkan mulai tahun 2022-2026 dan penyusunannya dilakukan secara partisipatif, yang dilakukan oleh seluruh perangkat daerah (PD) di lingkup Pemkab Kutim, sampai di Kecamatan. Dan kita difasilitasi oleh USAID,” urainya, di depan Ria Mayasari sebagai narasumber sekaligus perwakilan dari USAID.
Lebih lanjut Ery mengaku juga sudah selesai menyusun sebanyak tiga Standart operating procedur (SOP) sebagai bagian dari pengembangan SP4N LAPOR, pertama sistem pengelolaan pengaduan admin dan operator.
“Selanjutnya, SOP tindak lanjut pengaduan dan terkahir, penyusunan laporan per tiga bulan kepada pemimpin daerah (Bupati),” ucapnya.
Dalam Renaksi, nantinya akan ada beberapa program kegiatan yang harus dilakukan dan pembiayaannya yang dibebankan kepada pemerintah daerah. Untuk itu Ery berharap kepada seluruh Tim SP4N LAPOR Kabupaten, agar tidak melupakan program yang sudah menjadi tanggungjawab masing-masing Perangkat Daerah (PD) untuk mendapatkan dukungan penganggaran.
“Kebetulan anggaran kita saat ini memadai, jangan sampai program yang sudah tertuang dalam Renaksi tidak terakomodir, pungkasnya.
Ditempat yang sama Sekertaris Bappeda Idham Cholid menyebut, SP4N LAPOR bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan selain sebagai bentuk transparansi penyelenggaraan pemerintahan kepada masyarakat.
“Kalau kita (pemerintah) sudah punya standar terkait bagaimana cara menanggapi dan siapa yang harus menjawab termasuk jeda waktu penyelesaian terkait permasalahan yang disampaikan oleh masyarakat, saya yakin setiap aduan yang disampaikan akan cepat diselesaikan, ” ucap Idham Cholid. (ADV/DISKOMINFO KUTIM)
