Tebarberita.id, Tanjung Redeb — DPRD Kalimantan Timur kembali menegaskan peran strategisnya dalam mengawal program-program pembangunan berbasis sosial dan spiritual. Kali ini, anggota DPRD Kaltim, Syarifatul Sya’diah, Apansyah, dan Husin Djufrie mendampingi Gubernur Kaltim Rudy Mas’ud (Harum) serta Wakil Gubernur Seno Aji saat penyerahan program Gratispol dan Jospol kepada masyarakat di Ballroom SM Tower, Tanjung Redeb, Rabu (16/7/2025).
Penyaluran program ini tidak hanya menjadi simbol komitmen pemerintah, tetapi juga menunjukkan peran DPRD sebagai mitra aktif dalam memastikan keadilan distribusi manfaat hingga ke daerah-daerah yang selama ini kurang tersentuh.
“Kami di DPRD tak hanya mengawal melalui anggaran, tapi juga memastikan program ini menjangkau wilayah-wilayah yang selama ini kurang tersentuh. Ini bukan sekadar penghargaan, tapi pengakuan atas pengabdian,” tegas Syarifatul Sya’diah.
Apansyah turut menekankan bahwa keberpihakan anggaran terhadap kelompok penjaga nilai-nilai sosial dan spiritual harus menjadi kebijakan yang berkelanjutan. Menurutnya, DPRD hadir tidak hanya sebagai pelengkap dalam seremoni, tetapi juga sebagai aktor penting dalam merancang kebijakan yang menyentuh akar kehidupan masyarakat.
“Kami ingin program ini menjadi bagian dari kebijakan berkelanjutan. DPRD hadir bukan hanya dalam seremoni, tapi dalam membangun nilai melalui kebijakan publik,” katanya.
Sementara itu, Husin Djufrie mengingatkan pentingnya memperkuat jangkauan program sosial di daerah strategis seperti Berau. Ia menyoroti posisi Berau sebagai gerbang utara Kaltim yang memiliki tantangan tersendiri dalam hal akses dan distribusi pelayanan publik.
“Berau merupakan gerbang utara Kalimantan Timur, kaya akan sumber daya dan tantangan. Perlindungan sosial di daerah seperti ini harus menyeluruh. Kami di DPRD mendorong agar kebijakan serupa diprioritaskan di wilayah perbatasan dan pesisir,” ujarnya.
Selain penyerahan insentif Gratispol dan Jospol yang menyasar para marbut, guru agama, penjaga rumah ibadah non-Muslim, hingga tenaga pendidik, kegiatan tersebut juga dirangkai dengan penyaluran Sertifikat Halal untuk pelaku UMKM, bantuan sambungan listrik untuk 163 kepala keluarga di 10 desa, serta distribusi alat ibadah lintas agama dan bantuan sosial bagi Lembaga Kesejahteraan Sosial.
Dengan hadirnya unsur legislatif di setiap tahapan pelaksanaan program, DPRD Kaltim menunjukkan komitmennya untuk terus mendampingi pembangunan yang berbasis kebutuhan nyata masyarakat. Pendekatan partisipatif ini dinilai penting untuk memastikan bahwa setiap kebijakan tak berhenti pada seremoni, tetapi berakar pada penguatan struktur sosial dan kesejahteraan rakyat. (ADV/DPRD KALTIM)
