Tebarberita.id, Samarinda – Wakil Ketua DPRD Kaltim, Ananda Emira, mendesak agar pemerintah provinsi segera menyiapkan database yang akurat untuk memetakan kawasan pertanian, guna mendukung pembangunan blueprint ketahanan pangan sebagai kawasan penyangga Ibukota Nusantara (IKN). Ananda menegaskan bahwa hingga saat ini, Kaltim belum mencapai swasembada pangan, khususnya beras sebagai bahan pangan pokok.
“Kita gak punya data real terkait pertanian setiap kabupaten dan kota. Berapa sih luasan, kemudian tanahnya seperti apa, subur atau tidak, cocoknya ditanam apa? Kalau kita punya data base lengkap saya pikir gak perlu ambil dari luar, kita bisa selesaikan sendiri kebutuhan pangan kita,” ujar Ananda.
Kebutuhan pangan di Kaltim, menurutnya, semakin mendesak seiring dengan pesatnya pertumbuhan jumlah penduduk, terutama dengan adanya IKN. Namun, di tengah lonjakan jumlah penduduk, produksi padi justru menurun. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Kaltim, luasan panen padi pada 2023 mengalami penurunan sebesar 12,14 persen dibandingkan tahun sebelumnya, sementara produksi padi turun sebesar 5,20 persen. Hal ini terjadi akibat konversi lahan pertanian menjadi kawasan perumahan dan pertambangan.
Meskipun Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kaltim masih dominan dari sektor sumber daya alam, Ananda percaya bahwa provinsi ini memiliki potensi besar untuk mencapai swasembada pangan berkat luas wilayah yang tersedia. Tiga daerah utama seperti Kutai Kartanegara (Kukar), Paser, dan Penajam Paser Utara sudah dikenal sebagai lumbung pangan, namun masih banyak daerah lain yang memiliki potensi serupa.
Ananda mencontohkan, Samarinda memiliki banyak lahan pertanian di kawasan seperti Makroman, Sandangsari, Lempake, dan Mugirejo. Dengan pemetaan yang tepat, dia yakin potensi lahan yang belum tergarap dapat dimaksimalkan.
“Yang terpenting adalah data base yang akurat, kemudian pemerintah harus menjadikan ini prioritas, mulai dari pemerintah pusat, provinsi, hingga kabupaten kota. Selain sebagai penghasilan SDA, kita harus memastikan ketahanan pangan kita, terutama untuk kebutuhan internal,” tambah Ananda.
Dia juga mendesak agar pemerintah pusat memberikan perhatian lebih terhadap pengembangan kawasan food estate di Kaltim, sebagai salah satu solusi dalam mencapai swasembada pangan. Pengembangan ini, menurutnya, harus tetap memperhatikan kesejahteraan petani lokal. (ADV/DPRD KALTIM)