Tebarberita.id, Penajam – Dalam persiapan menjelang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2024, Bawaslu Kalimantan Timur melaporkan adanya 18 kasus pelanggaran yang melibatkan aparatur sipil negara (ASN). Ketua Bawaslu Kaltim, Hari Dermanto, menyampaikan laporan ini dalam Kunjungan Kerja Spesifik Komisi II DPR RI di Swissotel Nusantara, Ibu Kota Nusantara (IKN), Penajam Paser Utara, Jumat (8/11/2024).
“Padahal ASN harus netral. Ini harus menjadi catatan Pak Pj Gubernur,” ungkapnya.
Bawaslu Kaltim juga telah memberikan imbauan kampanye kepada seluruh instansi pemerintahan di provinsi serta kabupaten/kota. Hari Dermanto menjelaskan, hampir seluruh kegiatan Ketua dan Anggota DPR yang melibatkan kampanye telah dilaporkan dalam bentuk izin kampanye.
“Hampir seluruh kegiatan Ketua dan Anggota dilaporkan kepada kami dalam bentuk izin kampanye,” jelasnya.
Tingkat kepatuhan ini menunjukkan peningkatan dibanding Pilkada tahun 2020.
Kegiatan kampanye paling intensif dilaporkan terjadi di tiga daerah, yakni Kutai Kartanegara, Balikpapan, dan Bontang.
Dalam kunjungan ini, Komisi II DPR RI dipimpin oleh Ketua Komisi HM Rifqinizamy Karsayuda dan dihadiri berbagai pejabat, termasuk dari Pemprov Kaltim, KPU, serta perwakilan TNI dan Polri. Penjabat (Pj) Gubernur Kaltim, Akmal Malik, memanfaatkan momen tersebut untuk menyampaikan capaian sukses Pemilu 14 Februari 2024 lalu.
“Secara umum partisipasi pemilih saat pilpres dan pileg Februari lalu jauh di atas rata-rata nasional,” ujarnya. Kaltim mencatatkan partisipasi 79,80 persen dalam Pilpres, 79,18 persen pada pemilihan DPR RI, dan 79 persen untuk DPRD.
Ketua Komisi II DPR RI, HM Rifqinizamy, memuji sinergi antara Pemprov Kaltim, penyelenggara Pemilu, dan aparat keamanan. Namun, ia juga mengingatkan pentingnya pemanfaatan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) secara tepat.
“Laporan ke kami, NPHD Kaltim bagus dan dukungan TNI Polri juga sangat baik,” jelasnya. Rifqi juga menyoroti potensi kerawanan Pilkada, mengingat hanya terdapat dua pasangan calon gubernur di Kaltim, yang menempatkan provinsi ini dalam posisi kelima daerah rawan tinggi Pilkada di Indonesia.
Ketua KPUD Kaltim, Fahmi Idris, melaporkan bahwa Pilkada tahun ini akan diikuti oleh 2.821.202 pemilih yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) dan akan mencoblos di 6.274 Tempat Pemungutan Suara (TPS), termasuk 30 TPS Lokasi Khusus. Kampanye akan berlangsung hingga 23 November 2024, dengan debat terakhir dijadwalkan pada 22 November.
“Mudah-mudahan tensi politik semakin menurun,” harap Fahmi. (ADV/BAWASLU KALTIM)
