Tebarberita.id, Samarinda – Penyaluran bantuan langsung tunai (BLT) serta bantuan sosial (bansos) yang dicanangkan pemerintah pusat dinilai anggota DPRD Samarinda Sani Bin Husain bakal menjadi beban untuk daerah. Alasannya, dua kebijakan tersebut mewajibkan pemda untuk ikut terlibat menalangi pembiayaan lewat APBD.
Pemanfaatan APBD untuk menunjang kebijakan pusat itu tertuang lewat Peraturan Menteri keuangan (PMK) Nomor 134/PMK.07/2022 tentang Belanja Wajib dalam Rangka Penanganan Dampak inflasi 2022 yang mewajibkan pengalokasian bansos di APBD provinsi dan kabupaten/kota.
Lalu, ada Perpres 104/2021 tentang Alokasi Dana Desa mewajibkan alokasi 40% dari Dana Desa untuk BLT. “Keduanya jelas membebani daerah. Saya prihatin, banyak sekali kebijakan pusat yg pembiayaannya ditanggung oleh APBD tanpa disertai peningkatan DID (dana insentif daerah) dan dana perimbangan yg sepadan,” tuturnya diwawancara, Selasa (27/9/2022).
Selain itu, menurut Politikus PKS Samarinda itu, dua program itu masih terbilang rawan penyelewenangan hingga salah sasaran. Khususnya terkait sinkronisasi data penerima milik daerah dan pusat. Belum adanya mekanisme pendataan yang pasti juga jadi kendala lain lantaran tak ada data valid siapa saja penerima yang benar-benar berhak mendapat bantuan tersebut.
“Bakal muncul masalah atau kecurigaan soal aspek keadilan dalam penyalurannya,” lanjutnya. Sebagai contoh, BLT yang disalurkan bernilai Rp 600 ribu per 4 bulan. Maka, per bulannya masyakarat hanya mendapat bantuan sebesar Rp 150 ribu atau Rp 5 ribu per harinya.
Jumlah itu, kata Sani, tak sepadan untuk menutupi beban masyarakat imbas kenaikan harga BBM yang berkisar 30 persen. “Sekadar pemanis untuk meredam protes masyarakat,” singkatnya. (ADV/NA)
