Tebarberita.id, Samarinda – Peraturan Daerah (Perda) 10/2017 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Daerah tengah direvisi. Panitia khusus (pansus) dibentuk DPRD Samarinda untuk mengubah sejumlah aturan yang menghambat penanganan kedaruratan bencana di Kota Tepian
Abdul Rohim, ketua pansus revisi perda ini, mengatakan perubahan mendesak dilakukan. kebakaran, banjir, serta tanah longsor terbilang langganan di Samarinda. Sementara mitigasi sering terbentur aturan. Seperti, penetapan penyebab bencana dan sanksi untuk pelaku. “Sering mandek penanganannya dan sering terulang,” katanya.
Beberapa musibah yang muncul justru terjadi karena aktivitas manusia. Sementara Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) yang punya kewenangan hanya bisa memediasi. Lewat revisi ini, dewan ingin BPBD punya kewenangan lebih. “BPBD bisa memberi sanksi bagi aktivitas yang menimbulkan bencana,” sambungnya.
BPBD tentu punya peta rawan bencana. Mereka, kata Rohim, yang paham medan. Ketika ada aktivitas yang berpotensi menimbulkan bencana, mereka bisa lebih aktif memperingatkan. Ketika teguran diabaikan, BPBD juga dapat memberi sanksi.
Revisi perda ini, diharapkan politikus PKS ini, mempertegas peran pemerintah daerah dalam memitigasi bencana di Samarinda. Di nasional, UU yang membahas soal kebencanaan sudah mengatur tentang sanksi itu. Kini daerah tinggal menjabarkan teknis tersebut dalam perda yang kini tengah disusun ulang tersebut. “Secepatnya kerja pansus kami selesaikan,” tutupnya. (ADV/LL)
