Tebarberita.id, Samarinda – DPRD Provinsi Kalimantan Timur secara resmi menerima Nota Keuangan dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024 dalam Rapat Paripurna ke-18 pada Kamis (12/6/2025). Penyampaian laporan ini menjadi momentum penting dalam mengevaluasi kinerja pembangunan daerah sekaligus memperkuat akuntabilitas pengelolaan keuangan publik.
Wakil Ketua DPRD Kaltim Ekti Imanuel menegaskan bahwa proses pertanggungjawaban ini bukan sekadar memenuhi kewajiban formal. “Laporan keuangan daerah merupakan instrumen strategis untuk mengukur capaian pembangunan yang telah dilakukan, sekaligus mencerminkan hasil sinergi antara pemerintah daerah, dewan, dan seluruh masyarakat Kaltim,” ujarnya.
Mewakili Gubernur Kaltim, Staf Ahli Bidang III Arief Murdiyatno menyampaikan capaian positif realisasi APBD 2024. Pendapatan daerah berhasil melampaui target sebesar 104,07 persen dengan realisasi Rp22,08 triliun dari target Rp21,22 triliun. Transfer dari pemerintah pusat juga menunjukkan kinerja menggembirakan dengan realisasi mencapai Rp11,69 triliun atau 106,04 persen dari target.
“Keberhasilan ini menjadi bukti komitmen kami dalam pengelolaan keuangan daerah yang transparan dan bertanggung jawab,” tegas Arief. Meski demikian, ia mengakui masih adanya tantangan dalam optimalisasi pendapatan daerah yang sah yang baru mencapai 72,27 persen dari target.
Pada sisi belanja, Pemprov Kaltim merealisasikan Rp20,46 triliun dari alokasi Rp22,19 triliun atau mencapai 92,19 persen. Sementara pembiayaan daerah yang bersumber dari SILPA tahun 2023 berhasil direalisasikan sebesar Rp976,50 miliar.
Sebagai tindak lanjut, DPRD Kaltim akan segera menggelar rapat paripurna lanjutan untuk menampung pandangan dan masukan dari seluruh fraksi. Proses ini menjadi penting untuk memastikan setiap rupiah anggaran daerah benar-benar memberikan dampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat Kalimantan Timur.
Pertanggungjawaban APBD 2024 ini sekaligus menjadi dasar penyusunan kebijakan fiskal tahun berikutnya, dengan tetap mengedepankan prinsip-prinsip good governance dalam pengelolaan keuangan daerah. (ADV/DPRD KALTIM)
