TEBARBERITA.ID, SAMARINDA – Longsor di inlet Terowongan Samarinda pada 12 Mei lalu menebar kekhawatiran. DPRD Kota Samarinda, lewat Komisi III, memanggil Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) dalam sebuah rapat dengar pendapat (RDP), Kamis (15/5/2025).
Meminta dinas teknis itu menjelaskan dalam bahasa yang mudah dipahami pubklik tentang kondisi proyek itu, amankah proyek itu ketika dioperasikan nanti? Lalu, apa mitigasi yang disusun untuk mengantisipasi kejadian serupa terjadi kembali. Ketua Komisi III, Deni Hakim Anwar, mengaku sejak proyek itu mulai dibangun medio 2022 lalu, dewan sudah menyoroti kemiringan inlet di pintu masuk terowongan, di sisi jalan Sultan Sulaiman, Sambutan. “Sudah ragu sejak awal,” sebutnya.
Keraguan itu tervalidasi, dalam RDP, PUPR sudah mendeteksi ada potensi pergeseran tanah. Kontraktor dan pejabat pembuat komitmen memprediksi longsor terjadi paling cepat empat bulan ke depan. “Tapi hujan tinggi mempercepat pergeseran itu,” lanjutnya.
Keselamatan publik ditekankan Komisi III dalam pengerjaan terowongan. Dan insiden longsor ini, harus dipastikan tak terjadi kembali. PUPR, kata Deni, mesti terbuka dalam hal data dan informasi terkait perkembangan proyek.
Selain itu, dewan juga berharap agar pembenahan potensi bencana di proyek Terowongan Samarinda benar-benar teruji sesuai standar keamanan. “Belum digunakan saja sudah longsor. Pasti memicu kekhawatiran di masyarakat. Kami berharap struktur bangunan nanti benar-benar aman,” singkatnya. (ADV/LL)
