Tebarberita.id, Samarinda – Sebanyak 6.274 Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) di Kalimantan Timur (Kaltim) kini resmi memiliki legal standing, menjelang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) yang akan digelar pada November 2024. Keputusan ini menandai kesiapan para pengawas untuk menjalankan tugas mereka dalam pengawasan jalannya pemilihan yang akan datang.
Pelantikan para PTPS berlangsung di tingkat kecamatan hingga kabupaten/kota dan dilaksanakan pada 3-4 November 2024. Wamustofa Hamza, anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kaltim, menyampaikan bahwa proses pelantikan telah selesai dan para pengawas sudah dapat menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
“Pelantikan berlangsung selama dua hari, 3-4 November 2024,” ungkap Wamustofa Hamza.
Setelah menerima Surat Keputusan (SK), para pengawas TPS pun resmi dapat menjalankan peran mereka. “SK-nya sudah ada jadi sudah bisa bekerja hari ini,” tambah Wamustofa.
Di samping pelantikan, Bawaslu Kaltim juga menekankan pentingnya peningkatan kapasitas pengawas dengan serangkaian bimbingan teknis (Bimtek). Menurut Wamustofa, meskipun setiap kabupaten/kota memiliki teknis yang berbeda, setelah pelantikan, setiap pengawas diharapkan mengikuti program pelatihan formal dan informal.
“Setiap kabupaten/kota beda teknis, tapi arahannya kita setelah pelantikan ada pembengkalan, minimal tiga kali pelatihan secara formal, secara informal koordinasi tetap kita lakukan sebagai penguatan kapasitasnya,” ujarnya.
Pelatihan tersebut bertujuan untuk meningkatkan kualitas PTPS di Kaltim, memastikan para pengawas dapat menjalankan tugas mereka dengan lebih maksimal dan efektif. Bawaslu Kaltim berharap, dengan pelatihan dan pembekalan ini, pengawas TPS dapat memastikan Pilkada 2024 berlangsung secara transparan dan sesuai dengan aturan yang berlaku.
Dengan dukungan dari Bawaslu Kaltim, para PTPS diharapkan siap menghadapi tantangan dalam menjaga integritas proses pemilihan di seluruh wilayah Kalimantan Timur. (ADV/BAWASLU KALTIM)
