Sendawar, Tebarberita.id – Pemerintah Kabupaten Kutai Barat (Kubar) memperkuat koordinasi antarperangkat daerah dalam penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) dan pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Tahun 2026. Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan evaluasi kinerja pemerintahan berjalan berdasarkan data yang akurat sekaligus mendorong peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
Upaya tersebut dibahas dalam kegiatan Penyusunan LPPD dan SPM Kabupaten Kutai Barat Tahun 2026 yang secara resmi dibuka Asisten Pemerintahan, Hukum dan Kesejahteraan Rakyat (Asisten I) Sekretariat Daerah Kabupaten Kutai Barat, Nopandel, di Balikpapan, Selasa (10/11/2026).
Dalam sambutan tertulis Bupati Kutai Barat Frederick Edwin yang dibacakan Nopandel, disampaikan bahwa LPPD dan SPM memiliki kedudukan penting dalam mengukur serta mengevaluasi pelaksanaan pemerintahan daerah. Kedua instrumen tersebut menjadi bagian dari mekanisme untuk mengetahui sejauh mana penyelenggaraan pemerintahan berjalan sesuai ketentuan dan mampu memenuhi kebutuhan pelayanan masyarakat.
Pemerintah daerah juga menempatkan penyusunan kedua dokumen tersebut sebagai upaya memperkuat tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel. Melalui evaluasi yang terukur, setiap perangkat daerah diharapkan dapat mengetahui capaian kinerja sekaligus mengidentifikasi aspek pelayanan yang masih membutuhkan perbaikan.
Karena itu, Frederick meminta seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) memberikan perhatian serius terhadap proses penyusunan laporan maupun pemenuhan standar pelayanan. Data dan informasi yang disampaikan harus memenuhi unsur ketepatan, kelengkapan, konsistensi, serta dapat dipertanggungjawabkan.
Penguatan koordinasi juga diperlukan agar tidak terjadi perbedaan data antarlembaga selama proses penyusunan dokumen. Tahapan pekerjaan mulai dari pengumpulan data, validasi, verifikasi hingga finalisasi harus dilaksanakan secara terintegrasi dengan melibatkan seluruh perangkat daerah terkait.
Dalam pelaksanaannya, pemerintah daerah memanfaatkan aplikasi Sistem Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (SILPPD) dan E-SPM sebagai sarana pendukung penyampaian serta pengelolaan data. Penggunaan sistem tersebut diharapkan membantu meningkatkan ketertiban administrasi dan mempermudah proses pemantauan penyelesaian laporan.
Selain pelaporan kinerja pemerintahan, pemenuhan Standar Pelayanan Minimal menjadi perhatian khusus karena berkaitan langsung dengan hak masyarakat dalam memperoleh pelayanan dasar. Terdapat enam bidang pelayanan yang menjadi kewajiban pemerintah daerah, yakni pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, perumahan rakyat, ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat, dan sosial.
Masing-masing perangkat daerah yang bertanggung jawab terhadap bidang tersebut diminta memastikan pelaksanaan pelayanan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Disiplin dalam menyampaikan laporan setiap triwulan juga menjadi bagian penting untuk mengetahui perkembangan capaian pelayanan secara berkala.
Pemerintah daerah menekankan bahwa capaian SPM tidak boleh hanya terlihat dalam dokumen administratif. Pelaksanaannya harus memiliki keterkaitan yang jelas antara perencanaan program, alokasi anggaran, dan realisasi pelayanan di lapangan sehingga manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat.
Untuk memperkuat pemahaman teknis, kegiatan tersebut menghadirkan narasumber dari Kementerian Dalam Negeri, yakni Awal Rizqi Rahmawan, S.T. dan Dendy Maryulistianto, S.T. Selain itu, turut hadir akademisi Universitas Negeri Surabaya, Dr. Muhammad Reza, M.Si., yang memberikan perspektif akademis terkait penyusunan dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah.
Peserta kegiatan terdiri atas kepala perangkat daerah, operator dan pengelola data LPPD/SPM, Tim Penyusun, serta Tim Pereviu dari Inspektorat Daerah. Keterlibatan unsur teknis dan pengawasan tersebut diharapkan dapat memperkuat kualitas dokumen sekaligus memastikan data yang disampaikan telah melalui proses pemeriksaan sesuai ketentuan.
Melalui kegiatan ini, Pemerintah Kabupaten Kutai Barat menargetkan terbangunnya kesamaan pemahaman di antara seluruh perangkat daerah mengenai mekanisme penyusunan LPPD dan pelaksanaan SPM. Sinergi antarlembaga diharapkan mampu meminimalkan kesalahan data, meningkatkan kualitas pelaporan, serta memastikan seluruh tahapan pekerjaan diselesaikan sesuai jadwal.
Penyusunan dokumen yang akurat dan tepat waktu menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah dalam meningkatkan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan. Pada akhirnya, evaluasi kinerja melalui LPPD dan pemenuhan SPM diharapkan tidak hanya menghasilkan laporan administratif, tetapi juga menjadi dasar perbaikan kebijakan dan peningkatan mutu pelayanan publik di Kabupaten Kutai Barat. (Adv/T7/Diskominfo Kubar)
