Sendawar, Tebarberita.id – Pemerintah Kabupaten Kutai Barat (Pemkab Kubar) merencanakan pembangunan jalan sepanjang 120 kilometer dan delapan unit jembatan pada 2027 dengan pagu anggaran mencapai Rp1,2 triliun. Program tersebut mencakup penyelesaian Jembatan Aji Tullur Jejangkat (ATJ) yang diproyeksikan memperkuat konektivitas Kutai Barat dengan Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar).
Bupati Kutai Barat Frederick Edwin menyampaikan rencana pembangunan tersebut dalam Rapat Paripurna Mendengarkan Pidato Bupati dalam rangka peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-27 Kabupaten Kutai Barat 2026 di Ruang Sidang Utama Kantor DPRD Kubar, Rabu (4/11/2026).
Frederick menjelaskan, pembangunan infrastruktur menjadi salah satu instrumen penting untuk meningkatkan produktivitas masyarakat, memperkuat daya saing daerah, serta memperluas akses terhadap fasilitas kesehatan, pendidikan, dan pusat kegiatan ekonomi.
Menurutnya, pengembangan infrastruktur juga harus memperhatikan aspek keberlanjutan lingkungan dan ketangguhan wilayah dalam menghadapi berbagai tantangan pembangunan.
Salah satu proyek strategis yang tengah dipersiapkan adalah pembangunan Jembatan ATJ beserta akses jalan dari ujung jembatan hingga perbatasan Kukar di Kota Bangun. Tahapan persiapan proyek telah berlangsung sepanjang 2026 dan ditargetkan memasuki proses tender pada akhir tahun ini.
Di sisi lain, kondisi infrastruktur jalan kabupaten masih membutuhkan penanganan bertahap. Dari total panjang jalan 1.523,45 kilometer, tingkat kemantapan jalan tercatat mencapai 73,26 persen.
Berdasarkan klasifikasinya, jalan dalam kondisi mantap mencapai 56 persen, kondisi sedang 10,26 persen, dan rusak ringan sebesar 7 persen. Sementara itu, sekitar 26,74 persen lainnya berada dalam kondisi rusak berat atau masih berupa jalan tanah.
Pemkab Kubar juga menyoroti kerusakan jalan akibat kendaraan yang melampaui ketentuan dimensi dan kapasitas muatan atau Over Dimension Over Load (ODOL). Untuk mempercepat perbaikan infrastruktur, pemerintah daerah berkoordinasi dengan Kementerian Pekerjaan Umum melalui Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) Balikpapan, khususnya terkait penanganan sejumlah ruas jalan nasional di kawasan perkotaan Sendawar pada 2027.
Dalam tiga tahun terakhir, pemerintah daerah menargetkan peningkatan penanganan infrastruktur secara bertahap. Pada 2025, pekerjaan mencakup perbaikan jalan sepanjang 110 kilometer dan tiga unit jembatan. Tahun 2026 ditargetkan penanganan 101,5 kilometer jalan serta dua unit jembatan. Adapun pada 2027, program pembangunan diperluas menjadi 120 kilometer jalan dan delapan unit jembatan.
Selain konektivitas darat, pemerataan akses air bersih juga menjadi perhatian pemerintah daerah. Saat ini, cakupan akses air minum layak di Kutai Barat mencapai 63,86 persen, terdiri atas layanan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) sebesar 39,56 persen dan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) perdesaan sebesar 24,3 persen.
Persoalan kekeringan yang memengaruhi operasional PDAM Muara Nayan di wilayah Jempang dan sekitarnya turut menjadi tantangan dalam pemenuhan kebutuhan air masyarakat. Sebagai langkah penanganan, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) bersama PDAM secara berkala menyalurkan air bersih kepada warga terdampak.
Pemerintah daerah juga melaksanakan pembangunan, optimalisasi, dan perluasan jaringan SPAM selama 2026 hingga 2027 guna meningkatkan jangkauan pelayanan air minum.
Pada sektor sanitasi, persentase sampah yang berhasil ditangani baru mencapai 43,23 persen. Peningkatan kapasitas pengelolaan dilakukan melalui optimalisasi Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Belaw, pembangunan Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST), penambahan armada pengangkutan, serta pembenahan sistem pengelolaan sampah.
Sementara itu, cakupan sanitasi layak tercatat sebesar 76,94 persen. Untuk memperluas pelayanan, pemerintah daerah mengoptimalkan operasional Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) Sendawar.
Pembangunan fasilitas publik juga dilanjutkan melalui skema kontrak tahun jamak. Sejumlah proyek yang masuk dalam program tersebut antara lain pembangunan Kristen Center dan Gereja Katolik Linggang Bigung.
Di bidang transportasi sungai dan danau, Pemkab Kubar merencanakan pembangunan Pelabuhan Royoq pada 2027. Infrastruktur tersebut diharapkan dapat memperkuat aktivitas transportasi sekaligus menunjang perdagangan dan distribusi logistik antarkawasan.
Peningkatan kualitas permukiman juga dilakukan melalui program pembangunan dan rehabilitasi rumah. Pada 2025, pemerintah memberikan subsidi pembangunan 55 unit rumah baru serta renovasi 236 unit rumah.
Program tersebut berlanjut pada 2026 dengan pembangunan tiga unit rumah baru dan renovasi 157 unit. Selain itu, pemerintah membangun 21 unit rumah bagi warga korban bencana yang tersebar di Kampung Tering Lama Ulu, Tering Lama, Tering Baru, Muara Beloan, dan Benggeris. Sebanyak 49 unit rumah lainnya juga mendapatkan bantuan renovasi.
Sementara itu, pemerataan kelistrikan menunjukkan perkembangan dari 87 persen atau 164 kampung dan kelurahan yang telah teraliri listrik PLN pada 2025 menjadi 89,17 persen atau 173 kampung pada 2026.
Meski demikian, masih terdapat 21 kampung di tujuh kecamatan yang belum mendapatkan akses listrik PLN. Pemkab Kubar terus berkoordinasi dengan pihak PLN untuk mempercepat pembangunan jaringan dan pemasangan tiang listrik di wilayah tersebut.
Tantangan serupa juga terjadi pada pemerataan akses telekomunikasi. Hingga 2026, jaringan internet telah menjangkau 53 persen atau 103 kampung dan kelurahan. Namun, 45 kampung atau sekitar 23 persen masih memiliki kualitas jaringan yang lemah, sedangkan 46 kampung lainnya atau 24 persen belum terjangkau jaringan internet atau masuk kategori blank spot.
Untuk mengatasi kesenjangan tersebut, pemerintah daerah mendorong pembangunan menara telekomunikasi atau Base Transceiver Station (BTS) serta perluasan jaringan internet di 46 kampung yang tersebar di 12 kecamatan. Upaya tersebut dilakukan melalui koordinasi dengan kementerian terkait.
Frederick menegaskan, pemerataan pembangunan infrastruktur merupakan bagian dari strategi pemerintah daerah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Penguatan konektivitas, perluasan layanan dasar, serta peningkatan kualitas permukiman diharapkan dapat mendorong kemajuan Kutai Barat secara berkelanjutan. (Adv/Diskominfo Kubar)
