Samarinda, Tebarberita.id — Perbedaan pandangan mengenai penyebab kematian seorang balita di tengah kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan (karhutla) menjadi sorotan dalam aksi unjuk rasa Tim Reaksi Cepat Perlindungan Perempuan dan Anak (TRC PPA) Kalimantan Timur di halaman Kantor Gubernur Kaltim, Samarinda, Senin (19/10/2026).
TRC PPA Kaltim menyoroti risiko paparan asap terhadap kesehatan anak-anak di wilayah terdampak. Namun, Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Samarinda menyatakan hasil penelusuran ke rumah sakit tempat balita tersebut terakhir dirawat menunjukkan bahwa kematiannya tidak disebabkan oleh karhutla.
Ketua TRC PPA Kaltim, Rina Zainun, mengatakan aksi tersebut merupakan bentuk kepedulian terhadap keselamatan anak-anak. Menurutnya, kondisi yang ditemukan di lapangan perlu menjadi pertimbangan pemerintah dalam menyampaikan informasi mengenai kualitas dan keamanan udara.
“Karena ini berkaitan dengan anak, maka kami harus maju,” ujar Rina.
Ia menjelaskan, timnya telah mendatangi tiga anak yang diduga terdampak kabut asap, termasuk seorang balita yang meninggal dunia dan dua anak lainnya yang mengalami gangguan kesehatan.
Salah satu anak yang tinggal di kawasan Pelita 8, Samarinda, dilaporkan baru keluar dari rumah sakit setelah mengalami infeksi saluran pernapasan akut (ISPA). Sementara itu, seorang anak lain yang tinggal berdekatan diduga mengalami paparan asap, meskipun belum dinyatakan positif ISPA.
Rina mengatakan pihaknya menerima sejumlah laporan mengenai anak-anak yang diduga mengalami dampak kesehatan akibat kabut asap. Namun, hingga aksi berlangsung, timnya baru melakukan kunjungan langsung terhadap tiga anak.
“Kita bukan bicara tentang prosedural lagi, tapi bagaimana keselamatan masyarakat di Kaltim,” ucap Rina.
Di sisi lain, Kepala Dinkes Samarinda, dr. Ismid Kusasih, menyampaikan bahwa pihaknya telah melakukan penelusuran dan surveilans ke rumah sakit tempat balita berinisial YS, berusia satu tahun, terakhir menjalani perawatan. Balita tersebut sebelumnya dilaporkan mengalami sesak napas di tengah kondisi kabut asap di kawasan Bukuan, Kecamatan Palaran.
“Sehubungan dengan adanya kasus bayi di wilayah Bukuan, Kota Samarinda, yang kemarin diberitakan, kami dari Dinas Kesehatan sudah melakukan penelusuran dan melakukan surveilans pada rumah sakit terakhir tempat bayi tersebut meninggal dan dipastikan bahwa yang bersangkutan meninggal bukan karena karhutla,” ujar Ismid.
Ismid mengatakan hasil penelusuran tersebut menjadi dasar bagi Dinkes Samarinda untuk menyatakan bahwa kematian YS tidak berkaitan dengan karhutla. Meski demikian, ia menyarankan agar informasi lebih terperinci mengenai kondisi kesehatan korban dan penanganan medis yang diberikan dikonfirmasi kepada dokter yang terakhir merawatnya.
Dengan adanya perbedaan keterangan tersebut, hubungan antara paparan kabut asap dan kematian balita masih perlu dijelaskan berdasarkan informasi medis yang memadai. TRC PPA Kaltim menyampaikan kekhawatiran berdasarkan laporan serta kunjungan lapangan, sedangkan Dinkes Samarinda mengacu pada hasil penelusuran ke rumah sakit.
Selain menyoroti persoalan kesehatan anak, massa aksi mendesak pemerintah menetapkan karhutla sebagai bencana nasional. TRC PPA Kaltim menilai kebakaran masih terjadi di sejumlah wilayah Kalimantan Timur, termasuk Kutai Barat dan Kutai Kartanegara.
Massa juga meminta Gubernur Kaltim menemui mereka untuk menanggapi aspirasi yang disampaikan. TRC PPA Kaltim menyatakan akan bertahan di lokasi apabila belum memperoleh respons langsung dari pemerintah provinsi.
Aksi tersebut menambah sorotan terhadap penanganan karhutla di Kalimantan Timur, terutama terkait perlindungan kesehatan masyarakat di tengah kabut asap. Selain upaya pemadaman, penyampaian informasi kualitas udara yang akurat dan penjelasan medis yang dapat dipertanggungjawabkan menjadi penting, khususnya bagi anak-anak dan kelompok rentan. (*)
