Jakarta, Tebarberita.id — Pemerintah menargetkan belanja negara pada 2027 mencapai Rp4.097 triliun, naik sekitar 6,6 persen dibandingkan proyeksi belanja negara tahun 2026 sebesar Rp3.842 triliun.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan pemerintah akan mengarahkan belanja negara pada prinsip efektivitas dan efisiensi agar mampu menopang pertumbuhan ekonomi sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
“Dengan cara pro-growth dan pro-welfare mendukung PKPN (Program Kerja Prioritas Nasional), dan refocusing (fokus kembali) belanja,” ujar Purbaya dalam Rapat Kerja bersama Badan Anggaran DPR RI, Kamis (27/8/2026).
Strategi tersebut akan ditempuh melalui penguatan belanja produktif, peningkatan efektivitas subsidi dan perlindungan sosial, serta penguatan koordinasi dan harmonisasi kebijakan belanja antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.
Belanja Pemerintah Pusat Rp3.362 Triliun
Dari total belanja negara tersebut, alokasi untuk pemerintah pusat pada 2027 direncanakan mencapai Rp3.362 triliun. Angka ini meningkat 3,6 persen dibandingkan proyeksi belanja pemerintah pusat pada 2026 sebesar Rp3.245 triliun.
Belanja pemerintah pusat tersebut terdiri atas belanja kementerian/lembaga (K/L) sebesar Rp1.504,7 triliun dan belanja non-K/L sebesar Rp1.857 triliun.
Jika dilihat berdasarkan sektor prioritas, pemerintah meningkatkan sejumlah alokasi utama. Anggaran pendidikan menjadi salah satu pos dengan kenaikan terbesar, yakni dari proyeksi Rp720,8 triliun pada 2026 menjadi Rp820,9 triliun pada 2027.
Anggaran perlindungan sosial juga meningkat menjadi Rp549,9 triliun dari sebelumnya Rp500 triliun.
Sementara itu, anggaran kesehatan ditetapkan sebesar Rp244,9 triliun, naik dari proyeksi Rp240,8 triliun pada 2026. Anggaran ketahanan pangan juga meningkat menjadi Rp195,3 triliun dari Rp190,9 triliun.
| Sektor | Proyeksi 2026 | Rencana 2027 |
|---|---|---|
| Pendidikan | Rp720,8 triliun | Rp820,9 triliun |
| Perlindungan sosial | Rp500 triliun | Rp549,9 triliun |
| Kesehatan | Rp240,8 triliun | Rp244,9 triliun |
| Ketahanan pangan | Rp190,9 triliun | Rp195,3 triliun |
Fokus pada Prioritas Nasional
Purbaya mengatakan belanja pemerintah pusat akan diarahkan untuk mendukung pencapaian Program Kerja Prioritas Nasional (PKPN) 2027 sekaligus mengoptimalkan penggunaan anggaran sesuai agenda pemerintah.
Belanja tersebut diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi, meningkatkan kualitas pelayanan publik dan sumber daya manusia, serta mempertahankan daya beli masyarakat.
Pemerintah juga akan mengalokasikan anggaran untuk pembangunan sarana dan prasarana yang mendukung prioritas nasional. Di sisi sosial, belanja diarahkan untuk mempercepat penurunan angka kemiskinan dan menghapus kemiskinan ekstrem.
Program pengentasan kemiskinan akan menggunakan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) sebagai basis penargetan, sekaligus memperkuat program graduasi kemiskinan agar penerima bantuan dapat secara bertahap keluar dari ketergantungan terhadap bantuan sosial.
Pemerintah juga akan memperbaiki akurasi data penerima subsidi dan bantuan sosial (bansos) untuk memastikan anggaran lebih tepat sasaran.
Di sektor ekonomi, pemerintah berencana memperkuat kapasitas riset nasional. Kebijakan tersebut diarahkan untuk mendukung agenda hilirisasi dan industrialisasi sehingga belanja negara tidak hanya berfungsi sebagai instrumen perlindungan sosial, tetapi juga sebagai pendorong produktivitas dan transformasi ekonomi.(*)
