Samarinda, Tebarberita.id – Krisis kekurangan tenaga pendidik di Kota Tepian kian mengkhawatirkan. DPRD Samarinda mencatat defisit guru tingkat Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) telah menembus lebih dari 500 orang, kondisi yang dinilai berpotensi mengganggu kualitas proses belajar mengajar.
Menyikapi persoalan tersebut, Komisi IV DPRD Samarinda mendorong penerapan skema Pegawai Jasa Lainnya Perorangan (PJLP) sebagai solusi konkret untuk menutup kekurangan guru sekaligus meningkatkan kesejahteraan tenaga pengajar non-ASN.
Ketua Komisi IV DPRD Samarinda, Muhammad Novan Syahroni Pasie, menegaskan bahwa persoalan ini menjadi perhatian serius dalam rapat kerja bersama Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Samarinda. “Jumlah kekurangan guru saat ini sudah lebih dari 500 orang, baik di tingkat SD maupun SMP,” ujarnya.
Selama ini banyak guru lepas masih mengandalkan honor dari dana BOSDA dan BOSNAS yang jumlahnya terbatas dan tidak mencerminkan kesejahteraan yang layak. “Kalau hanya mengandalkan BOS, gaji guru lepas sangat kecil. Ini tidak bisa dibiarkan terus,” tegasnya.
Karena itu, DPRD mendorong agar penggajian tenaga pendidik dialihkan melalui skema PJLP yang bersumber dari APBD. Menurutnya, skema ini menjadi opsi paling realistis di tengah pembatasan rekrutmen tenaga non-ASN oleh pemerintah pusat.
“Rekrutmen non-ASN sudah tidak diperbolehkan. Jadi PJLP menjadi solusi yang paling memungkinkan secara aturan,” jelasnya.
Komisi IV DPRD Samarinda pun berkomitmen mengawal usulan tersebut agar masuk dalam prioritas anggaran pendidikan tahun mendatang. DPRD menilai kepastian kesejahteraan guru akan berdampak langsung pada peningkatan kualitas pendidikan.
“Kami akan kawal agar ini masuk prioritas anggaran. Kebutuhan guru adalah kunci menjaga kualitas pendidikan,” pungkasnya. (adv/mic)
