Tebarberita.id, Jakarta – Anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetiyani Aher menegaskan perlunya penyelidikan dugaan tindak pidana dalam kasus keracunan makanan yang mencuat pada program Makan Bergizi Gratis (MBG). Senator ini mendesak pemerintah melakukan evaluasi menyeluruh agar pelaksanaan program kembali ke tujuan awal.
“Kasus-kasus yang terjadi di lapangan, misalnya soal keracunan makanan, harus menjadi bahan perhatian dan evaluasi komprehensif agar program MBG yang baik dan mulia tujuannya ini benar-benar memberikan manfaat optimal bagi anak-anak kita,” ujarnya di Jakarta, Senin (29/9/2025).
Menurut laporan CISDI, sejak awal pelaksanaan MBG telah tercatat 5.626 kasus keracunan di 16 provinsi, dengan Jawa Barat tertinggi 2.051 kasus. Netty menilai jumlah itu tak bisa dianggap sepele karena menimbulkan korban sakit hingga risiko kerusakan tubuh.
“Makanan yang menyebabkan orang keracunan atau sakit patut diduga kuat ada kesalahan, ada kelalaian, bahkan dugaan tindak pidana dalam prosesnya. Apakah itu akibat hal yang disengaja atau tidak,” tegasnya.
Netty menekankan aparat penegak hukum harus turun tangan menyelidiki kemungkinan pelanggaran pidana, baik pada pengadaan bahan baku, proses pengolahan, maupun distribusi makanan. “Prosedur keamanan dan higienitas harus menjadi prioritas, agar setiap anak mendapat jaminan makanan yang sehat dan aman,” jelasnya.
Ia mendorong koordinasi antara Kementerian Kesehatan, BPOM, Dinas Pendidikan, pemerintah daerah, dan aparat hukum untuk investigasi cepat serta langkah korektif. “Sinergi lintas sektor sangat penting agar penyebab kasus ini dapat segera diidentifikasi dan dicegah agar tidak terulang di daerah lain,” katanya.
Netty juga menekankan pentingnya pengawasan ketat dari orang tua dan sekolah serta keterbukaan informasi publik untuk menjaga kepercayaan masyarakat.
“Keterbukaan informasi kepada masyarakat akan menumbuhkan rasa percaya dan partisipasi dalam menjaga keberlangsungan program ini,” tambahnya.
Ia menutup dengan dukungan pada perbaikan program disertai penegakan hukum.
“Mari kita jadikan insiden ini sebagai momentum untuk memperkuat kualitas pelaksanaan MBG, sekaligus memastikan proses hukum ditegakkan agar pelaku kelalaian atau pelanggaran mendapat sanksi tegas,” pungkasnya. (*)
