Tebarberita.id, Samarinda — Wakil Ketua DPRD Kalimantan Timur, Yenni Eviliana, kembali menegaskan bahwa empat persoalan utama—pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan ekonomi masyarakat—masih menjadi keluhan dominan warga Kabupaten Paser yang hingga kini belum tertangani secara tuntas.
Selama dua periode menjabat sebagai legislator, Yenni mengaku rutin memilih Paser sebagai lokasi kegiatan reses. Dari berbagai kunjungan yang telah ia lakukan, pola aspirasi masyarakat tidak pernah berubah.
“Kalau reses saya pasti ke Paser, selalu itu-itu aja yang jadi keluhan masyarakat—pendidikan, kesehatan, infrastruktur, sama kebutuhan ekonomi seperti alat tangkap, pupuk, mesin,” ujar Yenni.
Ia mengungkapkan bahwa kebutuhan alat tangkap dan layanan dasar menjadi keluhan utama masyarakat pesisir. Di sisi lain, petani lebih banyak menyuarakan kebutuhan akan pupuk dan mesin pertanian guna meningkatkan produksi.
“Nelayan pasti minta alat tangkap, petani minta pupuk dan mesin, itu yang sering muncul. Saya turun ke pesisir dan memang kebutuhannya itu yang belum terjawab,” lanjutnya.
Tak hanya itu, warga juga banyak mengeluhkan kondisi sekolah yang belum layak dan sulitnya mengakses layanan kesehatan, terutama di kawasan terpencil. Yenni menilai bahwa permasalahan infrastruktur seperti jembatan longsor, banjir yang tak kunjung teratasi, serta listrik yang belum merata, menunjukkan masih lemahnya pemerataan pembangunan.
“Namanya kabupaten itu pasti butuh pembangunan. Jembatan longsor, banjir belum tertangani, listrik juga belum merata. Itu enggak berubah dari dulu,” tuturnya dengan nada prihatin.
Meski berbagai permasalahan telah dicatat dan beberapa sudah diusulkan melalui skema bantuan keuangan (Bankeu) dari Pemerintah Provinsi, Yenni mengakui bahwa keterbatasan anggaran menjadi kendala utama dalam mengakomodasi seluruh aspirasi secara bersamaan.
“Dari periode pertama sampai sekarang, isinya ya begitu. Tapi semua harus pelan-pelan, mana yang bisa dulu. Enggak bisa langsung semua dijawab,” jelas politisi perempuan itu.
Ia pun menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah provinsi dan kabupaten dalam perencanaan pembangunan yang tepat sasaran. Skema Bankeu, menurutnya, menjadi salah satu instrumen strategis untuk menjembatani keterbatasan fiskal daerah dan mewujudkan pemerataan pembangunan.
Yenni menegaskan komitmennya untuk terus mengawal setiap usulan warga agar tidak berhenti di tingkat birokrasi, melainkan diwujudkan dalam bentuk program nyata di lapangan. (ADV/DPRD KALTIM)
