Tebarberita.id, Samarinda – Anggota DPRD Kalimantan Timur Andi Faisal Assegaf mendesak tindak lanjut konkret pasca kunjungan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka ke Dusun Muara Kate, Kabupaten Paser. Politisi dari Fraksi Partai Demokrat ini menegaskan bahwa persoalan di wilayah tersebut bukan sekadar masalah hukum, melainkan menyangkut keadilan sosial dan kesejahteraan masyarakat yang terdampak aktivitas pertambangan.
“Masyarakat Muara Kate tidak boleh terus dibiarkan hidup dalam ketidakpastian. Pemerintah harus segera mengambil langkah nyata untuk menyelesaikan konflik ini secara menyeluruh,” tegas Andi Faisal menanggapi janji Wapres untuk menuntaskan kasus hukum dan memperbaiki infrastruktur yang rusak akibat truk pengangkut batu bara.
Dalam penyataannya, legislator dapil PPU-Paser ini menekankan pentingnya realisasi janji Wapres. “Komitmen yang disampaikan dalam dialog dengan warga harus dibuktikan dengan tindakan nyata. Kami di DPRD Kaltim akan terus mengawal proses ini untuk memastikan masyarakat Muara Kate mendapatkan keadilan yang sesungguhnya,” ujarnya.
Andi Faisal juga menyoroti perlunya penataan ulang regulasi pertambangan di wilayah tersebut. “Penggunaan jalan umum sebagai jalur angkutan batubara telah lama menjadi keluhan warga. Sudah saatnya dibuat regulasi yang lebih ketat untuk melindungi hak masyarakat sekaligus menjaga kelestarian lingkungan,” jelasnya.
Ia mengingatkan bahwa penyelesaian konflik Muara Kate membutuhkan pendekatan komprehensif yang tidak hanya fokus pada aspek hukum, tetapi juga memperhatikan dampak sosial dan ekonomi yang dialami warga. “Ini adalah ujian nyata bagi komitmen kita terhadap keadilan sosial. Kebijakan yang dibuat harus mampu menyeimbangkan kepentingan industri dengan hak-hak dasar masyarakat,” tambah Andi Faisal.
Sebagai bentuk pengawasan, DPRD Kaltim berkomitmen untuk memantau perkembangan penyelesaian kasus ini, termasuk memastikan perbaikan infrastruktur yang rusak dan revisi peraturan terkait rute angkutan tambang.
“Kami mengajak seluruh pihak untuk menjaga persatuan dan tidak terpecah belah. Penyelesaian masalah ini harus kita hadapi bersama dengan semangat gotong royong,” pesan Andi Faisal menutup pernyataannya.
Dengan pengawasan intensif dari DPRD, diharapkan kunjungan Wapres dapat menjadi titik balik bagi penyelesaian konflik berkepanjangan di Muara Kate, sekaligus mewujudkan keadilan bagi masyarakat yang selama ini terdampak aktivitas pertambangan di wilayah mereka. (ADV/DPRD KALTIM)
