Tebarberita.id, Samarinda — Anggota DPRD Kalimantan Timur dari Dapil I Samarinda, Subandi, menyatakan dukungannya terhadap rencana Pemerintah Kota Samarinda membangun Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTSA) di kawasan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Sambutan. Proyek ini dinilai sebagai langkah strategis menghadapi persoalan krisis sampah yang semakin mendesak.
“Sampah yang terus menumpuk tidak bisa lagi ditangani dengan pola lama. PLTSA adalah solusi strategis, karena tidak hanya mengurangi sampah secara signifikan, tetapi juga mengubahnya menjadi energi yang bermanfaat bagi Samarinda,” ujarnya.
Menurut politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini, kehadiran PLTSA tak hanya menjawab persoalan lingkungan, tetapi juga mendukung agenda pembangunan berkelanjutan yang ramah energi. Teknologi konversi sampah menjadi listrik dinilai mampu memberi nilai tambah, baik dari sisi lingkungan maupun ekonomi. “Bayangkan kalau sampah yang biasanya jadi beban, kini bisa diolah menjadi listrik. Ini jelas efisien dan ramah lingkungan,” terangnya.
Namun demikian, ia mengingatkan bahwa kesuksesan proyek ini tidak hanya bergantung pada kecanggihan teknologi, tetapi juga pada kesadaran masyarakat dalam mengelola sampah. “Teknologi canggih sekalipun akan sia-sia kalau masyarakat tidak mendukung. Edukasi harus jalan, dan kita semua harus berperan. Mulai dari rumah, pisahkan sampah organik dan non-organik. Kebiasaan kecil ini bisa memberi dampak besar,” tegasnya.
Subandi juga menyambut baik peluang kerja sama dengan pihak ketiga, termasuk investor asing dari negara seperti Malaysia dan Korea Selatan. Ia menilai, keterlibatan swasta akan mempercepat realisasi proyek sekaligus mengurangi beban pembiayaan dari APBD. “Kalau ada investor yang siap membangun, tentu itu sangat baik. APBD bisa difokuskan untuk pembenahan sektor lain,” pungkasnya.
Sebagai informasi, proyek PLTSA ini ditargetkan mulai beroperasi pada akhir tahun 2025 dan menjadi bagian dari visi Pemkot Samarinda menjadikan kota ini sebagai percontohan nasional dalam pengelolaan sampah modern pada 2026 mendatang. (ADV/DPRD KALTIM)
