tebarberita.id
      Artikel ini telah dilihat : 603 kali.
ADVERTORIAL KUTAI BARAT

Sekretariat Kabupaten Kutai Timur Hadirkan Tujuh Loket Layanan Terpadu, Dorong Birokrasi Lebih Transparan

Sekretaris Kabupaten Kutai Timur, Rizali Hadi saat meresmikan Unit Layanan Terpadu (ULT), Selasa (17/11/2026).

Sangatta, Tebarberita.id – Masyarakat dan aparatur sipil negara (ASN) kini memiliki akses pelayanan yang lebih terpusat di lingkungan Sekretariat Kabupaten Kutai Timur (Kutim). Pemerintah daerah resmi mengoperasikan Unit Layanan Terpadu (ULT) yang menyediakan tujuh loket pelayanan dalam satu lokasi di lantai dasar kantor sekretariat, tepatnya di sebelah Ruang Meranti.

Kehadiran fasilitas tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah menyederhanakan proses birokrasi. Berbagai kebutuhan administrasi dan informasi yang sebelumnya ditangani secara terpisah oleh sejumlah bagian kini diarahkan melalui satu sistem pelayanan yang lebih terorganisasi.

Sekretaris Kabupaten Kutai Timur, Rizali Hadi, yang meresmikan ULT pada Selasa (17/11/2026), mengatakan pembentukan layanan terpadu bertujuan menciptakan sistem pelayanan yang praktis, transparan, dan memiliki standar yang jelas.

Menurutnya, masyarakat maupun ASN seharusnya dapat memperoleh informasi dan mengakses pelayanan tanpa harus bergantung pada keberadaan pejabat tertentu. Sistem yang dibangun juga diharapkan memberikan kepastian mengenai prosedur, persyaratan, serta tahapan yang harus dilalui pengguna layanan.

“Dengan sistem yang terintegrasi, pengguna layanan dapat mengetahui alur, persyaratan, serta mekanisme pelayanan secara lebih jelas,” ujar Sekda Rizali Hadi saat diwawancarai awak media.

Untuk mendukung fungsi tersebut, ULT dirancang dengan tujuh loket yang menangani bidang pelayanan berbeda. Loket pertama melayani urusan Tata Pemerintahan, disusul loket Kesejahteraan Masyarakat pada posisi kedua. Selanjutnya, Loket 3 menangani Administrasi Pembangunan dan Loket 4 melayani Pengadaan Barang dan Jasa.

Adapun tiga loket lainnya mencakup bidang Organisasi pada Loket 5, layanan Umum pada Loket 6, serta Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) pada Loket 7.

Pembagian tersebut diharapkan memudahkan pengguna dalam menentukan tujuan pelayanan sejak awal, sehingga proses administrasi tidak harus dilakukan dengan mendatangi sejumlah bagian secara terpisah.

Namun, fungsi ULT tidak hanya berkaitan dengan penyederhanaan layanan administrasi. Rizali juga mengarahkan fasilitas tersebut sebagai bagian dari penguatan pengelolaan informasi dan data lintas perangkat daerah.

Ia menjelaskan, pemerintah Kabupaten Kutai Timur sebenarnya telah memiliki berbagai sumber data yang dapat digunakan untuk mendukung penyusunan kebijakan. Persoalannya, data tersebut masih tersimpan dan dikelola secara terpisah oleh masing-masing perangkat daerah (PD).

Kondisi tersebut berpotensi menimbulkan perbedaan informasi apabila proses pengumpulan, pemeriksaan, dan validasi tidak dilakukan secara terkoordinasi. Karena itu, diperlukan mekanisme yang memungkinkan data dari berbagai instansi saling terhubung dan memiliki rujukan yang dapat dipertanggungjawabkan.

Melalui penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), pemerintah daerah berharap pertukaran data atau interoperabilitas antarlembaga dapat berjalan lebih efektif. ULT diharapkan menjadi salah satu titik akses yang membantu menghubungkan kebutuhan informasi dari berbagai perangkat daerah.

Rizali menekankan bahwa keseragaman data merupakan bagian penting dalam menghasilkan kebijakan pembangunan yang tepat. Informasi yang berasal dari perangkat daerah, wali data, Badan Pusat Statistik (BPS), Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), maupun Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA) perlu melalui proses pemeriksaan agar tidak menimbulkan perbedaan penafsiran.

Di sisi lain, pemerintah daerah juga mengharapkan masyarakat terlibat dalam proses evaluasi pelayanan. Pengguna layanan diberikan ruang untuk menyampaikan masukan mengenai kekurangan prosedur, fasilitas, maupun kualitas sumber daya manusia yang bertugas.

Masukan tersebut diharapkan menjadi bahan perbaikan agar pelayanan tidak hanya berjalan berdasarkan prosedur administratif, tetapi juga mampu menjawab kebutuhan masyarakat secara nyata.

Rizali turut menjelaskan bahwa ULT Sekretariat Daerah memiliki cakupan berbeda dengan Mal Pelayanan Publik (MPP). Unit yang baru diresmikan ini berfokus pada pelayanan di lingkungan Sekretariat Daerah, sedangkan MPP dirancang untuk mengintegrasikan berbagai jenis pelayanan dari perangkat daerah maupun instansi vertikal dalam satu lokasi.

Pembedaan fungsi tersebut menjadi bagian dari penataan sistem pelayanan publik di Kutai Timur. ULT diharapkan memperkuat pelayanan internal dan administrasi Sekretariat Daerah, sementara MPP nantinya menyediakan akses yang lebih luas terhadap berbagai jenis layanan pemerintahan.

Dengan tersedianya tujuh loket dan dukungan sistem digital, pemerintah daerah berharap proses pelayanan menjadi lebih mudah ditelusuri, informasi lebih terbuka, serta koordinasi antarbagian semakin efektif. Keberhasilan penerapannya akan bergantung pada konsistensi standar pelayanan, kesiapan petugas, dan kemampuan sistem dalam menghubungkan informasi yang dibutuhkan pengguna layanan. (Adv/Diskominfo Kutim)

Related posts

DPRD Kaltim Dorong Penguatan Faskes Primer dan Digitalisasi Data Demi Tekan Angka Kematian Ibu dan Bayi

admin

Guru Honorer Kaltim Masih Hadapi Kendala Pencairan Insentif, DPRD Soroti Masalah Keadilan Administratif

admin

Imbau BPJS Sosialisasikan Pembuatan SIM Wajib Lampirkan Kepesertaan BPJS

admin