Tebarberita.id, Tenggarong – Bupati Kutai Kartanegara (Kukar), Aulia Rahman Basri, menyampaikan pidato perdananya sebagai kepala daerah hasil Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pilkada 2025 dalam Rapat Paripurna ke-15 DPRD Kukar, Senin (30/6/2025). Bertempat di Ruang Sidang Utama DPRD, Aulia menegaskan arah pemerintahan lima tahun ke depan yang dirumuskan dalam visi besar Kukar Idaman Terbaik.
Mengawali sambutannya, Aulia menekankan pentingnya kemitraan yang sinergis antara lembaga eksekutif dan legislatif sebagai fondasi pemerintahan yang efektif.
“Dalam sistem pemerintahan daerah, DPRD dan Pemerintah Daerah adalah satu kesatuan yang harus bersinergi secara harmonis,” ucapnya.
Ia menyebut, kerja kolektif dan tertib antara lembaga merupakan syarat mutlak dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan yang menyentuh seluruh lapisan masyarakat.
Bupati Aulia turut menyoroti tantangan mendasar yang dihadapi Kukar, khususnya ketergantungan terhadap sektor primer yang masih mendominasi lebih dari 72 persen Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) senilai Rp204,7 triliun pada 2024. Di sisi lain, Kukar juga memiliki kompleksitas geografis yang unik—dari kawasan pesisir, hutan tropis hingga pedalaman—serta berbatasan langsung dengan delapan kabupaten/kota lain di Kalimantan Timur.
Menurutnya, sebagai wilayah penyangga utama Ibu Kota Nusantara (IKN), Kukar harus mengambil peran aktif, bukan sekadar menjadi penonton.
“Letak strategis ini menuntut geostrategi yang cerdas agar Kukar tidak sekadar menjadi penonton, tetapi pemain utama dalam pembangunan Kalimantan Timur dan nasional,” tegas Aulia.
Melalui visi Kukar Idaman Terbaik, Aulia ingin meletakkan fondasi pembangunan berbasis transformasi sektor pangan, pariwisata, dan industri hijau. Visi tersebut ditopang oleh tiga pilar: Kutai Kartanegara Maju, Masyarakat Sejahtera, dan Pembangunan yang Berkelanjutan.
Dalam pidatonya, ia juga memaparkan lima misi strategis pemerintahannya:
- Pemerataan pelayanan dasar di bidang kesehatan, pendidikan, dan perlindungan sosial.
- Pengembangan hilirisasi sektor pertanian, pariwisata, dan ekonomi kreatif.
- Tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan profesional.
- Penguatan pendidikan karakter dan pelestarian lingkungan berbasis kearifan lokal.
- Keadilan pembangunan berbasis potensi kewilayahan.
Keseluruhan arah kebijakan tersebut akan dituangkan dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kukar 2025–2029 yang ditarget rampung dan ditetapkan sebagai Peraturan Daerah paling lambat 23 Desember 2025.
“Kami memohon dukungan seluruh anggota DPRD dan stakeholder untuk memastikan penyusunan RPJMD berjalan tertib, transparan, dan akuntabel,” tutup Aulia. (ADV)
