Tebarberita.id, Samarinda – Rencana bergabungnya mantan Menteri Koperasi dan UKM, Budi Arie Setiadi, ke Partai Gerindra menuai penolakan dari sejumlah kader muda partai. Langkah Budi Arie dinilai sebagian kalangan hanya sebagai upaya mencari perlindungan politik, menyusul sejumlah kasus yang menyeret namanya.
Setelah direshuffle dari Kabinet oleh Presiden Prabowo Subianto, Budi Arie kembali menjadi sorotan publik karena disebut-sebut dalam kasus dugaan praktik pengamanan situs judi online. Namanya kerap muncul dalam persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan bahkan sempat diperiksa oleh Bareskrim Polri.
Dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum (JPU) terhadap empat terdakwa pada Mei lalu, Budi Arie diduga meminta jatah sebesar 50 persen dari hasil pengamanan situs judi online yang dilakukan sejumlah eks pegawai Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo). Dugaan inilah yang menimbulkan penilaian negatif terhadap rekam jejaknya di mata publik, termasuk kalangan internal Gerindra.
Ketua Tunas Indonesia Raya (Tidar) Kalimantan Timur, Ahkmed Reza Fachlevi, secara tegas menolak rencana masuknya Budi Arie ke Gerindra. Menurutnya, partai harus berhati-hati agar arah perjuangan kader muda tidak kabur dan tetap berpijak pada prinsip integritas.
“Tidar Kaltim menolak. Kami telah mencermati dengan hati-hati agar kader-kader muda Gerindra tidak kebingungan terhadap arah perjuangan partai. Kami ingin siapapun yang ingin bergabung dengan Gerindra berintegritas, dengan rekam jejak yang bersih,” tegas Reza Fachlevi melalui keterangan tertulisnya, Minggu (9/11/2025).
Reza yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua Komisi III DPRD Kaltim menilai, latar belakang Budi Arie yang dikenal sebagai pimpinan relawan pendukung Presiden ke-7 RI Joko Widodo menjadi pertimbangan tersendiri. Ia menegaskan, Gerindra akan semakin dicintai rakyat jika figur-figur yang dihadirkan adalah sosok berintegritas dan bebas dari pragmatisme politik.
“Di Gerindra, kader-kader diajarkan untuk memegang akar perjuangan dan menjunjung kejujuran. Kami tahu Gerindra merupakan partai inklusif, terbuka untuk siapa saja. Namun, hal itu bukan berarti memberikan karpet merah kepada individu tertentu,” ujarnya menegaskan.
Sebagai catatan, dalam persidangan kasus judi online pada April 2024, terungkap bahwa setelah praktik pengamanan situs dihentikan di lantai 3 kantor Kominfo, para terdakwa sempat menemui Budi Arie di rumah dinasnya di Widya Chandra untuk meminta izin memindahkan aktivitas tersebut ke lantai 8 — dan permintaan itu disetujui oleh Budi Arie. (*)
