TebarBerita.ID
      Artikel ini telah dilihat : 733 kali.
ADVERTORIAL DPRD SAMARINDA

Perda Ketahanan Keluarga Digodok, Sri Puji Astuti: Peran Sentral Keluarga untuk Kesejahteraan

Komisi IV DPRD Samarinda

Tebarberita.id, Samarinda – Draf Rancangan Peraturan Daerah (raperda) Penyelenggaraan dan Pembangunan ketahanan Keluarga dibahas Komisi IV DPRD Samarinda lewat rapat dengar pendapat, Kamis (2/3/2023).

Rapat dengar pendapat yang digelar bersama Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) digelar untuk menginventarisasi persoalan ketahanan keluarga di kota Tepian. Dari urusan kelahiran hingga kematian. Dari semua pembahasan, Ketua Komisi IV Sri Puji Astuti menjelaskan ada peran sentral keluarga dalam mengoptimalkan delapan fungsi keluarga. Dari urusan agama hingga ekonomi yang perlu dikuatkan. Perkembangan penduduk hingga program pengentasan kemiskinan akan diselaraskan dengan indikator yang dimiliki pemerintah. termasuk penyesuaian dengan hasil data Badan Pusat Statistik.

Saat ini, lanjut dia, anggota dewan yang tergabung dalam pansus 4 yang membahas raperda ini juga tengah menggelar sosper. “Ini salah satu bentuk komitmen dewan untuk menyelesaikan raperda itu, dengan kurun waktu selama 6 bulan,” ungkapnya pada awak media ini.

Politikus Demokrat Samarinda itu mengatakan untuk menggali permasalahan tersebut, pansus IV sudah terjun langsung ke lapangan untuk melihat perkembangan kampung KB di Kota Tepian. Hasilnya, terdapat 59 Kampung KB yang tidak berjalan secara baik karena banyak kendala, baik dari sarana dan prasarana hingga sumber daya manusianya.

“Ini bisa menjawab nanti bagaimana Pemkot bisa memaksimalkan peran dari permasalahan keluarga seperti penanganan stunting, pencegahan terhadap narkoba, kenakalan remaja, pernikahan dini dan lainnya, termasuk juga permasalahan penguatan ekonomi keluarga untuk mengentaskan kemiskinan,” jelasnya lagi.

Sri menambahkan, untuk membentuk sebuah keluarga yang sejahtera tidak hanya peran dari pemerintah saja melainkan juga peran dari masyarakat dan dunia usaha. Menurutnya, saat ini BPJS kesehatan bisa memberikan bantuan pendanaan untuk mengklaim pemasangan KB IUD untuk masyarakat.

“Ini masih menjadi PR. Perlu kolaborasi dari seluruh OPD dan masyarakat untuk menjadi tolok ukur dan pedoman agar ketahanan keluarga itu menjadi optimal. Masyarakat perlu melek, khususnya anak muda, ini yang harus kita pikirkan,” tutupnya. (ADV/NA)

Related posts

BK DPRD Kukar ke MKD DPR RI

admin

Komisi IV Sampaikan Kondisi Pendidikan di Samarinda dalam RDPU dengan Komisi X DPR RI

admin

DPRD Kaltim Setujui APBD 2023 Rp17,2 Triliun

admin