Tebarberita.id, Bontang – Pemerintah Kota (Pemkot) Bontang menegaskan komitmennya untuk memastikan seluruh warganya mendapatkan jaminan layanan kesehatan tanpa terkecuali. Komitmen ini ditegaskan Wali Kota Bontang, Neni Moerniaeni, dalam Forum Konsultasi Publik yang digelar oleh Dinas Kesehatan sebagai wadah partisipatif antara pemerintah dan masyarakat untuk meningkatkan mutu pelayanan kesehatan di Kota Taman.
Dalam forum tersebut, Wali Kota memaparkan langkah strategis untuk membantu masyarakat yang kesulitan membayar iuran BPJS Kesehatan, terutama bagi kelompok rentan ekonomi.
“Pemerintah menargetkan seluruh masyarakat Bontang dapat menjadi peserta aktif BPJS. Untuk itu, kami akan mengalokasikan dana dari APBD dan berkoordinasi dengan provinsi untuk meng-cover sekitar 11.000 warga yang belum terdaftar,” ujar Neni.
Ia menyebutkan, capaian kepesertaan BPJS di Bontang telah mencapai 94%, sementara 6% lainnya masih non-aktif karena kehilangan pekerjaan atau kesulitan membayar iuran mandiri. Pemerintah, kata dia, berupaya keras agar Bontang segera mencapai Universal Health Coverage (UHC) 100% sebagai bentuk tanggung jawab sosial terhadap warganya.
Selain membahas jaminan kesehatan, forum tersebut juga menyoroti isu lain yang berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat, salah satunya pengawasan depo air minum isi ulang. Dari sekitar 100 depo di Bontang, baru 16 yang memiliki izin resmi. Menanggapi keluhan pelaku usaha tentang tingginya biaya uji laboratorium, Pemkot melalui Labkesda kini menyiapkan sistem digital berbasis barcode.
“Sistem ini memungkinkan publik mengakses hasil uji lab. Hanya depo dengan hasil baik yang akan ditampilkan. Ini solusi adil yang tidak memberatkan usaha kecil, namun tetap melindungi kesehatan masyarakat,” jelas Wali Kota.
Forum juga membahas berbagai isu lain yang berkaitan dengan kesehatan dan lingkungan, seperti edukasi pencegahan DBD, penanganan limbah dapur program SPPG, hingga kasus kekerasan seksual terhadap anak.
Kegiatan tersebut ditutup dengan penandatanganan berita acara sebagai bentuk komitmen Pemkot untuk menindaklanjuti seluruh masukan masyarakat. Langkah ini menegaskan tekad Bontang menjaga kualitas hidup warganya melalui kebijakan kesehatan yang inklusif dan berkeadilan. (ADV/DISKOMINFO KOTA BONTANG)
