Tebarberita.id, Sangatta – Praktik pungutan liar (pungli) di sekolah menjadi sorotan serius Anggota DPRD Kutai Timur (Kutim), Mulyana, yang mempertanyakan efektivitas program pendidikan gratis di daerah tersebut. Ia menerima laporan dari masyarakat tentang adanya iuran tidak sah di beberapa sekolah, yang seharusnya sudah dilarang dalam sistem pendidikan gratis pemerintah.
“Kami menerima banyak laporan dari masyarakat mengenai iuran yang tidak sah. Praktik ini tidak hanya membebani orang tua, tetapi juga merusak citra pendidikan gratis yang seharusnya dinikmati oleh semua anak di Kutim,” ungkap Mulyana.
Mulyana mendesak Pemerintah Kabupaten Kutim melalui Dinas Pendidikan untuk mengambil langkah tegas dalam menyelesaikan masalah ini. Ia mengusulkan penyusunan kebijakan khusus yang melarang pungli di sekolah, lengkap dengan mekanisme pengawasan dan penerapan sanksi bagi pelanggar.
“Kebijakan ini akan mencakup mekanisme pengawasan dan penegakan hukum yang ketat, sehingga tidak ada lagi sekolah yang berani melakukan pungutan liar,” tegasnya.
Lebih lanjut, ia menekankan pentingnya transparansi dan komunikasi yang baik antara Dinas Pendidikan, masyarakat, dan pihak sekolah. Sosialisasi kebijakan kepada orang tua, guru, dan masyarakat dinilai sangat penting untuk memastikan semua pihak memahami dan mematuhi aturan.
“Kami akan memastikan bahwa informasi mengenai kebijakan ini disosialisasikan dengan baik kepada semua pihak terkait. Kami juga akan membuka saluran pengaduan untuk menerima laporan dari masyarakat mengenai pungutan liar,” tambahnya.
Untuk mendukung kebijakan ini, DPRD Kutim berencana memperkuat kolaborasi dengan Dinas Pendidikan. Pertemuan rutin akan digelar untuk memantau perkembangan dan mencari solusi terhadap masalah yang muncul di lapangan.
“Kami akan mengadakan pertemuan rutin dengan dinas pendidikan untuk membahas isu-isu yang ada dan mencari solusi yang efektif. Kolaborasi ini penting untuk memastikan bahwa kebijakan yang kami buat benar-benar diterapkan di lapangan,” jelas politisi dari Partai Amanat Nasional (PAN) ini.
Dengan langkah-langkah tersebut, Mulyana berharap pendidikan gratis yang telah dicanangkan pemerintah dapat terlaksana dengan baik tanpa membebani masyarakat.
“Kami berharap kebijakan ini dapat meningkatkan kualitas pendidikan dan kepercayaan masyarakat terhadap institusi pendidikan di daerah ini,” pungkasnya. (ADV/DPRD KUTIM)
