Tebarberita.id, Samarinda – Anggota Komisi I DPRD Kaltim Marthinus mempertanyakan soal hubungan Gubernur Kaltim dengan DPRD Kaltim yang hingga saat ini terus mendapatkan kritikan. Hal itu terjadi, lantaran Gubernur dan Wakil Gubernur Kaltim terlihat jarang dan bahkan hampir tidak pernah hadir dalam rapat maupun sidang yang di lakukan oleh DPRD Kaltim.
“Jadi saya langsung tegas menyatakan bahwa saya tidak bisa membayangkan langkah kita ke depan sampai akhir jabatan. Kenapa demikian? Karena, saya gamblang mengatakan, dengan agenda pelantikan kemarin banyak masyarakat bertanya kenap Pak Gubernur dan Wakil Gubernur tidak hadir,” ucap Marthinus.
Pada dasarnya semua anggota dewan berharap agar Gubernur dan Wakil Gubernur dapat hadir dalam agenda dan rapat-rapat penting yang di laksanakan oleh DPRD Kaltim. Termasuk politisi PDI-P tersebut.
“Yang pertama saya berharap DPRD Provinsi Kalimantan Timur dan eksekutif, Gubernur dan Wakil Gubernur dapat menyatukan suara masyarakat, paling tidak Gubernur atau wakil gubernur itu hadir untuk mendengarkan dan merespon apa yang menjadi permasalahan bersama,” lanjutnya.
Ia juga sepakat dengan Interupsi Sarkowi yang juga mempertanyakan soal kehadiran Gubernur dalam rapat-rapat penting yang di lakukan.
“Lalu yang kedua, menyambung apa yang disampaikan oleh abang saya, bang Sarkowi bahwa ini membahas tentang APBD, saya kembali melihat sejarah dari awal kita dilantik sampai hari ini, saya bisa hitung dengan jari kehadiran Pak Gubernur dalam agenda-agenda kita,” ujarnya.
berharap, agar hal tersebut di perbaiki dan dapag menjalin hujungan yang baik antara DPRD dengan Pemprov Kaltim
“Saya berharap pak sekwan bisa mediasi ini, jangan ada yang di tutup-tutupilah. Hubungan kita DPRD dengan Pemprov ini harus baik lah, jangan juga ada yang disembunyikan,” harapnya.
Hal tersebut pada dasarnya, agar dapat berjalan bersama-sama untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi di Kaltim, guna menciptakan Provinsi penyangga Ibu Kota Negara (IKN) nantinya lebih maksimal.
“Langkah kita ini betul-betul jelas ke depan, yang pertama yaitu tentang kita merevisi Pergub 49 bukan mencabutnya, kedua itu permasalahan SMA 10, ini juga harus tetap tanyakan pada pemprov untuk mendapatkan penjelasan, dan masih ada lagi permasalahan dan pembahasan yang membutuhkan Gubernur dan Wakil Gubernur hadir di ruangan rapat bersama kita semua,” jelasnya.
Terakhir, ia kembali menekankan untuk Pemprov Kaltim memperbaiki hubungan yang baik dengan DPRD Kaltim
“Jadi kembali saya simpulkan, bahwa kita harus mempererat kembali hubungan kita dengan eksekutif. Biar kita melangkah dan membahas ke depannya itu enak, jadi ini harus di perbaiki hubungan itu,” pungkasnya. (ADV)
