Sangatta, Tebarberita.id – Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Kutim) mendorong pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) untuk mendaftarkan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) sebagai langkah melindungi merek dan hasil kreativitas mereka dari risiko penjiplakan maupun pemalsuan. Upaya tersebut sekaligus diarahkan untuk memperkuat daya saing produk lokal di tengah perkembangan perdagangan berbasis digital.
Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (DiskopUKM) Kutai Timur, Marhadyn, mengatakan perlindungan kekayaan intelektual semakin dibutuhkan seiring meluasnya penggunaan platform digital sebagai sarana pemasaran produk. Media sosial dan berbagai saluran perdagangan daring kini memberikan kesempatan bagi pelaku usaha untuk menjangkau konsumen di luar wilayah pemasaran konvensional.
Namun, perluasan akses pasar tersebut juga membawa risiko baru bagi keberlangsungan usaha. Produk yang semakin dikenal publik berpotensi menghadapi persoalan penyalahgunaan merek, pemalsuan identitas usaha, hingga pembajakan hasil kreativitas yang dapat merugikan pemilik produk.
Dalam kondisi tersebut, pendaftaran HKI menjadi salah satu instrumen penting untuk memberikan perlindungan hukum terhadap identitas dan karya yang dihasilkan pelaku UMKM. Kepemilikan perlindungan kekayaan intelektual juga diharapkan dapat membantu membangun kepercayaan konsumen terhadap produk yang beredar di pasaran.
“HKI bisa mencegah penipuan, pembajakan, dan pemalsuan. Sehingga produk-produk unggulan UMKM, termasuk konsumennya, akan terlindungi dengan adanya HKI ini,” ujar Marhadyn kepada wartawan, Selasa (17/11/2026).
Menurut Marhadyn, penguatan kesadaran mengenai HKI perlu berjalan seiring dengan pengembangan kapasitas usaha. Pelaku UMKM tidak cukup hanya berfokus pada kualitas produk dan strategi pemasaran, tetapi juga perlu memahami aspek hukum yang berkaitan dengan kepemilikan merek serta hasil kreativitas mereka.
DiskopUKM Kutai Timur menyatakan telah mendorong pendaftaran HKI sekaligus memberikan pendampingan kepada pelaku usaha. Kutai Timur disebut sebagai salah satu kabupaten di Kalimantan Timur yang cukup aktif dalam mendorong upaya perlindungan kekayaan intelektual bagi produk UMKM.
Program tersebut tidak hanya diarahkan untuk meningkatkan jumlah produk yang memiliki perlindungan hukum, tetapi juga membangun pemahaman bahwa HKI merupakan bagian dari strategi pengembangan bisnis jangka panjang.
Melalui perlindungan tersebut, pelaku usaha diharapkan memiliki kepastian hukum yang lebih baik ketika mengembangkan merek, memperluas distribusi, maupun memperkenalkan produk ke pasar yang lebih luas. Hal ini menjadi semakin relevan ketika persaingan usaha tidak lagi terbatas pada wilayah geografis tertentu, melainkan telah berkembang melalui jaringan pemasaran digital.
Untuk memperluas pelaksanaan program, DiskopUKM Kutai Timur berencana meningkatkan sosialisasi mengenai manfaat dan prosedur pendaftaran HKI. Pemerintah daerah juga menyiapkan dukungan pendampingan serta rekomendasi administratif guna membantu pelaku UMKM memahami tahapan pengurusan perlindungan kekayaan intelektual.
“Ke depan kita akan memberikan pendampingan serta memberikan rekomendasi untuk memudahkan UMKM dalam mengurus HKI,” imbuhnya.
Melalui langkah tersebut, pemerintah daerah berharap semakin banyak produk unggulan Kutai Timur memiliki perlindungan hukum yang memadai. Dengan demikian, pengembangan UMKM tidak hanya bertumpu pada peningkatan produksi dan pemasaran, tetapi juga pada kemampuan menjaga identitas, orisinalitas, serta nilai ekonomi dari produk yang dihasilkan. (Adv/Diskominfo Kutim)


