Tebarberita.id, Samarinda – Komisi II DPRD Kalimantan Timur menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Kelompok Tani Sejahtera (KTS) dan PT Budi Duta Agro Makmur (BDAM) untuk menyelesaikan dua persoalan utama terkait sengketa lahan di Kecamatan Loa Kulu, Kabupaten Kutai Kartanegara, Senin (2/6/2025).
Ketua Komisi II Sabaruddin menjelaskan, persoalan pertama adalah belum terealisasinya kewajiban perusahaan menyediakan 20% lahan plasma untuk masyarakat. “Ini bentuk kemitraan yang seharusnya meningkatkan kesejahteraan warga,” tegas Sabaruddin. Persoalan kedua adalah dugaan penggusuran lahan petani oleh PT BDAM yang memicu konflik agraria.
Wakil Ketua Komisi II Sapto Setyo Pramono menyayangkan ketidakhadiran Dinas Perkebunan Kukar dalam rapat ini. “Padahal masalah terjadi di wilayah mereka,” ujarnya. Rapat belum mencapai kesepakatan penuh karena berita acara belum ditandatangani semua pihak, termasuk perwakilan perusahaan.
Komisi II memberi tenggat waktu 1-2 hari kepada PT BDAM untuk menunjukkan itikad baik. “Jika tidak ada respon, kami akan mengambil langkah tegas, termasuk kemungkinan membentuk pansus penertiban HGU bermasalah se-Kaltim,” tegas Sapto yang berasal dari Fraksi Golkar ini.
Proses penyelesaian akan dilakukan bertahap selama 1,5 bulan dengan langkah:
- Validasi data lahan oleh Kanwil BPN/ATR dari tahun 1981 hingga sekarang
- Kunjungan lapangan untuk memverifikasi fakta di lokasi
- Penyelesaian berbasis data yang akurat
“Kami ingin penyelesaian objektif tanpa ada pihak yang dirugikan atau oknum yang memanfaatkan situasi,” pungkas Sapto.
Komisi II berkomitmen mendorong penyelesaian sengketa ini secara adil bagi semua pihak. (ADV/DPRD KALTIM)
