Tebarberita.id, Sangatta – Anggota Komisi D DPRD Kutai Timur (Kutim), Julfansyah, menegaskan bahwa sektor pendidikan dan kesehatan akan menjadi fokus utama dalam kebijakan Komisi D dalam waktu dekat. Langkah ini sejalan dengan komitmennya untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, terutama di dua sektor vital yang berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat.
Pernyataan tersebut disampaikan Julfansyah dalam rapat badan permusyawaratan (Banmus) di gedung DPRD Kutim, Senin (4/11/2024). Dalam kesempatan tersebut, ia menjelaskan bahwa sektor pendidikan menjadi prioritas karena berperan sebagai fondasi utama dalam pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) yang unggul di Kutim. Namun, ia juga mengakui bahwa pembangunan fasilitas pendidikan di daerah ini masih jauh dari ideal.
“Itu kepastiannya besok, aku memanggil dulu dari dinas pendidikan, karena itu wilayahku yang paling banyak terjadi,” katanya, menanggapi tantangan yang ada dalam sektor pendidikan.
Julfansyah juga berencana untuk memfokuskan perhatiannya pada kecamatan-kecamatan di Dapil III Kutim, wilayah pemilihannya dalam pemilihan legislatif sebelumnya. Wilayah tersebut meliputi Kecamatan Busang, Kecamatan Muara Bengkal, Kecamatan Muara Calong, Kecamatan Batu Ampar, dan Kecamatan Longmasangat.
“Ya seperti SD 07, SD 08 semua itu, semua tidak diselesaikan. Jadi aku mau memanggil itu dulu. Masalahnya apa?” tegasnya.
Kekhawatiran Julfansyah akan pembangunan sekolah di wilayah tersebut bukan tanpa alasan. Berdasarkan pengalamannya selama 10 tahun menjadi Kepala Desa di salah satu kecamatan di Dapil III, ia mengungkapkan bahwa pendidikan menjadi masalah utama yang sering dikeluhkan warga.
Selain itu, Julfansyah juga menyoroti perlunya perhatian terhadap program-program pendidikan lain, seperti pemberian seragam gratis dan beasiswa untuk jenjang SD dan SMP. Menurutnya, program seragam gratis harus dilanjutkan, namun dengan pengawasan yang lebih ketat.
“Kalau itu mau diterapkan kembali berarti kita harus yang pas, yang pas sasarannya. Jangan sampai seragam gratis tapi yang diberikan adalah uang, maka kemudian akan tidak tepat sasaran,” jelasnya.
Menurutnya, meski program pemberian seragam gratis ini penting untuk dilanjutkan, evaluasi dan peningkatan pengawasan menjadi kunci untuk memastikan program tersebut tepat sasaran dan berjalan efektif.
“Kedua program ini wajib dilaksanakan, namun perlu kita evaluasi sedikit, harus ditingkatkan dulu pengawasannya itu,” tutupnya.
Dengan fokus ini, Julfansyah berharap kualitas pendidikan di Kutim dapat meningkat, sekaligus memperbaiki akses dan kesejahteraan masyarakat melalui kebijakan yang tepat dan pengawasan yang lebih ketat. (ADV/DPRD KUTIM)
