Tebarberita.id, Samarida – Proses pencairan insentif bagi guru honorer di sekolah swasta di Kalimantan Timur (Kaltim) masih mengalami kendala. Namun, persoalan ini dinilai bukan sekadar masalah teknis, melainkan menyangkut keadilan administratif dan tata kelola data pendidikan di daerah.
Muhammad Darlis Pattalongi, Sekretaris Komisi IV DPRD Kaltim, menegaskan bahwa insentif bagi guru honorer merupakan hak, bukan bentuk belas kasihan. “Masalahnya bukan anggaran. Ini soal bagaimana negara memastikan sistem administrasinya bekerja adil untuk mereka yang paling berjasa dalam mencerdaskan bangsa,” tegas Darlis.
Ia memaparkan bahwa kendala utama pencairan sering kali muncul akibat ketidakvalidan data guru di tingkat sekolah dan daerah. Sistem Data Pokok Pendidikan (Dapodik), yang menjadi dasar penyaluran bantuan dari pemerintah pusat, dinilai belum dimanfaatkan secara maksimal oleh sejumlah sekolah. “Begitu data tidak sinkron atau tidak diperbarui, proses otomatis terhenti di pusat. Padahal ini menyangkut penghidupan para guru yang sudah bekerja keras,” jelasnya.
Darlis menilai persoalan ini menunjukkan pentingnya literasi digital di sektor pendidikan, terutama dalam administrasi sekolah. Ia mendorong sekolah dan dinas pendidikan untuk lebih aktif memastikan keakuratan data. “Digitalisasi tidak hanya soal alat, tapi soal budaya kerja. Kalau Dapodik tidak diperbarui, maka guru bisa kehilangan haknya hanya karena kelalaian administratif,” tegas politisi PAN tersebut.
Selain itu, Komisi IV DPRD Kaltim siap memfasilitasi dialog antara guru honorer, sekolah, dan dinas pendidikan. Menurutnya, komunikasi yang terbuka menjadi langkah awal untuk memperbaiki tata kelola kesejahteraan tenaga pendidik. “Ini menyangkut martabat profesi guru. Mereka tidak boleh lagi dirugikan karena sistem yang belum siap atau data yang tidak rapi. Saatnya semua pihak menyadari bahwa keadilan administratif adalah pondasi keadilan sosial,” tandas Darlis. (ADV/DPRD KALTIM)
