TebarBerita.ID
      Artikel ini telah dilihat : 780 kali.
PEMERINTAHAN TENGGARONG

Gelar ToC, Lakpesdam NU: Desa Harus Inklusif dan Akuntabel

Tebarberita.id, Samarinda – Lembaga Kajian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (Lakpesdam) Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) menggelar giat theory of change (ToC) sebagai program penguatan pemerintah dan pembangunan desa di Hotel Karya Tapin II, Tenggarong, Kukar,  Selasa(14/3/2022).

Bekerja sama dengan Kementrian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT), Lakpesdam berharap pemerintah desa memiliki wawasan inklusif dan akuntabel. Kegiatan dihadiri Pengurus PCNU, Tenaga Ahli P3MD dan beberapa perwakilan masyarakat dari empat desa di sejumlah kecamatan yang merupakan dampingan dari program P3PD. Desa Karya Jaya (Samboja), Desa Liang Ulu (Kota Bangun), Desa Bandang Raya (Tenggarong), dan Desa Prangat Baru (Marang kayu) menjadi desa peserta.

Ketua Tanfidziyah PCNU Kukar, KH. Muhammad Askin Bahar mengatakan, upaya perubahan oleh manusia akan mendapatkan wujud perubahan sesuai dengan apa yang diinginkan.

“Dalam ajaran Islam Allah SWT sudah berpesan, sesungguhnya Allah tidak akan mengubah nasib suatu kaum, sehingga kaum itulah yang berusaha untuk merubah nasibnya sendiri,” ungkapnya.

Dalam pelaksanaan ini, KH Askin juga menuturkan, untuk mengupayakan sesuatu harus saling sinergi dengan memegang teguh ikatan persaudaraan (ukhuwah). Sebab, kata dia, pembangunan peradaban di desa belum menampakkan wujudnya.

Sebagai perwakilan Lakpesdam PBNU sekaligus fasilitator dalam kegiatan ToC, Muhammad Nurkhoiron menyampaikan, pembangunan di tingkat desa harus berangkat dari apa yang diinginkan oleh masyarakat.

“Bahasa theory of change-nya itu, dari mimpinya warga masing-masing. Bukan dari mimpinya kepala desa atau BPD saja, tapi mimpi seluruh masyarakat yang ada di desa,” tambahnya.

Dirinya juga berharap, melalui Program P3PD, nantinya pembangunan yang ada di desa dilakukan secara akuntabel dan melibatkan semua warga, termasuk kelompok masyarakat yang selama ini diabaikan karena kondisi-kondisi khusus, seperti kelompok manula, disabilitas, anak-anak, remaja/anak muda, perempuan, dan kelompok marginal yang lain.

H. Syafliansyah, Sekretaris DPMD Kukar mewakili kepala dinas yang membuka acara mengatakan,  peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan di desa harus dilakukan dalam rangka menciptakan desa yang demokratis dan berkeadilan.

“Poin penting dalam pelaksanaan kegiatan ini adalah membangun penerimaan sosial dengan menitikberatkan pada terbentuknya sekolah lapang, serta adanya ruang warga yang inklusif tanpa sekat,” tegasnya. (*)

Related posts

Sindikasi Muda Indonesia Bahas Kebijakan Pemerintah Terkait Subsidi

admin

Ada Kabar Baik dari Pemerintah untuk Tenaga Honorer

admin

Selesai Desember 2024, ASN di IKN Akan Tempati 2.820 Unit Rusun

admin