Tebarberita.id, Sangatta – Syaiful Bakhri, perwakilan Fraksi Keadilan Sejahtera (PKS) di DPRD Kabupaten Kutai Timur (Kutim), menegaskan pentingnya pengawasan terhadap dana pembiayaan daerah yang dialokasikan untuk Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) sebesar Rp15 Miliar. Ia mengungkapkan bahwa dana tersebut harus dikelola dengan hati-hati, agar memberikan dampak yang jelas dan langsung terasa bagi masyarakat.
“Kami berharap investasi ini tidak hanya dilihat sebagai angka, tetapi sebagai kontribusi nyata dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat,” ujarnya dalam rapat, Jumat (22/11/2024).
Acara tersebut dipimpin oleh Ketua DPRD Kutim Jimmy, serta dihadiri oleh Asisten Pemkesra Poniso Suryo Renggono, anggota dewan, dan perwakilan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kutim.
Menurut Syaiful, transparansi dalam pengelolaan dana sangat penting untuk memastikan bahwa masyarakat dapat mengawasi penggunaan dana tersebut. Ia menekankan, masyarakat berhak mengetahui tujuan dan hasil dari dana yang dialokasikan untuk BUMD.
Fraksi PKS berkomitmen untuk terus mengawasi penggunaan dana tersebut dan mendorong evaluasi secara berkala terhadap kinerja BUMD. “Kami ingin memastikan bahwa investasi yang dilakukan benar-benar memberikan dampak positif bagi ekonomi daerah,” tambahnya.
Syaiful juga menegaskan bahwa keberhasilan BUMD tidak hanya bisa diukur berdasarkan keuntungan finansial, namun juga dari kontribusinya terhadap pemberdayaan masyarakat, penciptaan lapangan kerja, dan manfaat sosial lainnya. “Pengelolaan yang baik dan strategi yang tepat akan memastikan bahwa dana ini tidak hanya menghasilkan keuntungan, tetapi juga manfaat jangka panjang,” ujarnya.
Selain itu, ia mengingatkan perlunya perencanaan yang matang dalam investasi yang dilakukan oleh BUMD. “Penting untuk memiliki analisis yang tepat agar bisa mengurangi risiko dan meningkatkan manfaat bagi masyarakat,” jelasnya.
Fraksi PKS berharap agar setiap pembiayaan yang dialokasikan untuk BUMD bisa dimanfaatkan secara maksimal, membawa dampak berkelanjutan, dan memberikan kesejahteraan yang lebih baik bagi masyarakat Kutai Timur. “Kami akan terus mendorong agar pengelolaan dana ini benar-benar memberikan manfaat yang optimal,” tutupnya. (ADV/DPRD KUTIM)
