Tebarberita.id, Samarinda – DPRD Provinsi Kalimantan Timur menyelenggarakan Rapat Paripurna ke-19 pada Selasa (17/6/2025) untuk membahas evaluasi pelaksanaan APBD 2024. Ketujuh fraksi di parlemen setempat menyampaikan berbagai catatan kritis terkait pengelolaan anggaran daerah.
Fraksi Golkar melalui juru bicaranya Shemmy Permata Sari menekankan pentingnya penindaklanjutan rekomendasi BPK atas temuan audit. “Pemerintah provinsi perlu segera menindaklanjuti temuan BPK sesuai rencana aksi yang telah disusun, sekaligus memperkuat pengawasan internal untuk mencegah terulangnya temuan serupa di masa mendatang,” tegas Shemmy.
Dari Fraksi Gerindra, Andi Muhammad Afif Rayhan Harun menyoroti paradoks dalam data kemiskinan. Meski angka kemiskinan menurun dari 6,11 persen menjadi 5,78 persen, indeks kedalaman dan keparahan kemiskinan justru menunjukkan peningkatan. “Kondisi ini mengindikasikan bahwa masyarakat miskin semakin sulit memenuhi kebutuhan dasarnya, sementara kesenjangan sosial semakin melebar,” papar Andi.
Fraksi PDIP melalui Guntur mempertanyakan penyaluran dana karbon yang belum optimal. “Sejak tahun 2022, masih banyak desa yang belum menerima haknya. Kami meminta kejelasan mengenai kendala yang dihadapi dalam penyaluran dana ini,” ujar Guntur.
Sulasih dari Fraksi PKB menyoroti tantangan dalam optimalisasi anggaran di sektor pendidikan dan pekerjaan umum. Sementara Abdul Giaz mewakili Fraksi PAN-Nasdem menekankan perlunya peningkatan efektivitas belanja daerah untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan UMKM. “Masih banyak anggaran yang tidak terserap optimal. Pemerintah daerah perlu melakukan evaluasi menyeluruh terhadap hal ini,” tegas Abdul.
Fraksi PKS melalui Subandi mengkritik kontribusi BUMD terhadap PAD yang dinilai masih rendah. “Perlu dilakukan evaluasi komprehensif terhadap kinerja seluruh BUMD, termasuk penyesuaian target yang lebih realistis dengan memperhatikan indikator profitabilitas dan kontribusi terhadap pendapatan daerah,” jelas Subandi.
Nurhadi Saputra dari Fraksi Demokrat-PPP menyoroti perlunya peningkatan koordinasi antara pemprov dan pemerintah pusat dalam pembangunan infrastruktur, khususnya perbaikan Jalan Mulawarman di Balikpapan. “Jalan ini sangat vital untuk mendukung mobilitas warga, terutama yang menuju Bandara Sepinggan,” ujar Nurhadi.
Rapat yang dipimpin Ketua DPRD Kaltim Hasanuddin Mas’ud ini dihadiri oleh Gubernur Rudy Mas’ud beserta jajarannya. Dalam tanggapannya, Gubernur menyatakan komitmennya untuk menindaklanjuti berbagai masukan dari DPRD. “Kami akan melakukan perbaikan dalam pengelolaan APBD, termasuk peningkatan efektivitas program penanggulangan kemiskinan dan optimalisasi kinerja BUMD,” tegas Rudy.
Pembahasan dalam rapat paripurna ini menjadi landasan penting untuk penyusunan kebijakan anggaran tahun 2025 yang lebih responsif terhadap berbagai tantangan pembangunan di Kalimantan Timur. (ADV/DPRD KALTIM)
