Tebarberita.id, Balikpapan – Memasuki masa Persidangan II Tahun 2023 Anggota Komisi III DPRD (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah) Kota Balikpapan, Kamaruddin Ibrahim menggelar serap aspirasi (Reses) di halaman Kantor Fortuna Readymix Jalan Aw Syahrani, Balikpapan, Selasa, (6/6/2023).
Reses dihadiri Kepala Sub Humas PDAM Suryo, staf Dinas Pekerjaan Umum Bambang, LPM baru ulu Baharuddin Daeng Lala, staf kelurahan Yuliansyah.
Dan juga dihadiri ratusan warga dari perwakilan Ketua RT se-Kecamatan Balikpapan Barat dan warga di lingkungan Kecamatan Balikpapan Barat untuk menyampaikan aspirasinya.
Berbagai aspirasi diutarakan mulai dari keluhan PDAM, infrakstruktur jalan. Seperti yang dikeluhkan Sabran Warga RT 50 Kelurahan Baru ulu mempertanyakan sulitanya air mengalir didaerah dahor.
“Kasihan pak, warga harus beli air tandon, tolong perhatikan disekitar dahir, kok bisa, kenapa daerah ringrod enak betul,” ucapnya.
Nurmiati warga Baru Ulu RT 11 terkait air PDAM yang tidak pernah mengalir.
“RT yang diserang warga, sedangkan anggota dewan aja juga ga bisa bantu atasi apalagi bu RT, ” gebunya.
Yitno RT 20 Kelurahan Margomulyo juga mengeluhkan susahnya air mengalir di daerahnya. Menangapi permasalahan PDAM, H.Kamaruddin katakan, memang persoalan sangat rumit, karena menunggu air baku dari embun aji raden dan saat ini sedang dalam proses pipanisasi.
“Di khususnya Air dalam, debit kurang tidak sesuai eksptasi, sumber dalam agar bisa terlaksana,” jelas H. acok panggilan akrabnya saat menjawab pertanyaan warga.
H. Acok mempertanyakan penyertaan modal PDAM dipergunakan apa karena tetapi program kerjanya kurang jelas. Itu yang sudah ditanyakan perusahan untung air di balikpapan barat tidak mengalir. Sahman warga Baru tengah mempertanyakan pembangunan SMK di Balikpapan Barat, karena warga membutuhkan di daerah ini.
“Disini blum ada SMK pak, siapa yang kawal tolong didahulukan pak,” ucapnya.
Sarkawi RT 09 Baru ulu memohon pihak DPU memperhatikan pengerjaan pokir, agar Ketua RT tahu rancangan anggaran pekerjaan dan diperlukan juga pemasangan plang untuk mengetahui pengerjaannya.
“Harusnya proposal pengerjaan dikasih RT, biar tahu penebalan , jangan asal-asalan saja. Ini yang terjadi saat ini,” ucapnya.
Menanggapi hal ini, H. Acok menyampaikan, jika ditemui ada pengerjaan pokir yang tidak sesuai ekspentasi maka perlu dilakukan koordinasi bersama LPM, Lurah dan warga.
“Saya setuju jika masyarakat kritis, kontraktor bermasalah wajib dibacklist, apalagi tidak sesuai pengerjaan,” ucapnya. (ADV)
