Tebarberita.id, Samarinda – Pemakaman di Samarinda mulai sesak. Sejumlah Tempat Pemakaman Umum (TPU) sudah penuh, sementara lahan makin terbatas dan tumpang tindih makam tak bisa dihindari. Menurut Anggota Komisi I DPRD Samarinda, Aris Mulyanata, persoalan ini sebenarnya bukan soal lahan semata. Melainkan soal pilihan masyarakat.
“Masyarakat cenderung memilih TPU swasta, khususnya yang lebih dekat dengan tempat tinggal mereka,” katanya beberapa waktu lalu. DPRD pun menginisiasi Samarinda perlu regulasi dalam mengatur pengelolaan TPU. Panitia khusus pun dibentuk untuk menyusun rancangan peraturan daerah (raperda).
Pemkot, lanjut Aris, sebenarnya sudah menyiapkan beberapa TPU yang tersebar di setiap kecamatan di Samarinda. Hanya saja, minim sosialisasi sehingga minim peminat. Karena itu, DPRD mendorong pemerintah bisa membentuk Unit Pelaksanaan Teknis Daerah (UPTD) yang bertugas mengelola TPU-TPU milik pemerintah itu.
Sehingga pemakaman yang ada bisa lebih tertata, terjangkau, serta tak menjadi beban untuk warga ekonomi terbatas. “Banyak yang mengeluhkan biaya pemakaman di TPU swasta mahal. Kami ingin pemerintah hadir,” sebut Politikus PKB ini.
Untuk memastikan UPTD bisa terbentuk, raperda yang tengah dikaji pansus pemakaman akan mencantumkan hal tersebut dalam draf yang disusun. “Lewat perda ini nantinya ada ruang bagi kehadiran pemerintah dalam memastikan kebutuhan pemakaman,” tutup pria yang juga ditunjuk sebagai ketua pansus pemakaman itu. (ADV/LL)
