tebarberita.id
      Artikel ini telah dilihat : 625 kali.
ADVERTORIAL KUTAI BARAT

Pemkab Kubar Evaluasi Penerapan Pengarusutamaan Gender di Seluruh Perangkat Daerah

Sendawar, Tebarberita.id – Pemerintah Kabupaten Kutai Barat (Pemkab Kubar) mendorong seluruh perangkat daerah mengintegrasikan perspektif gender dalam setiap tahapan pembangunan. Langkah ini diperlukan agar kebijakan dan program pemerintah memberikan kesempatan, akses, partisipasi, serta manfaat yang adil bagi perempuan maupun laki-laki.

Komitmen tersebut menjadi perhatian dalam kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Penyelenggaraan Pengarusutamaan Gender (PUG) Kewenangan Kabupaten/Kota Tahun 2026 yang digelar Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP2KBP3A) di Auditorium Aji Tulur Jejangkat (ATJ), Kamis (12/11/2026).

Dalam sambutan Bupati Kutai Barat Frederick Edwin yang dibacakan Sekretaris DP2KBP3A, dr. Akbar, ditegaskan bahwa PUG merupakan strategi penting untuk mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender melalui kebijakan pembangunan yang mempertimbangkan kebutuhan, aspirasi, serta persoalan yang dihadapi perempuan dan laki-laki.

Bupati meminta seluruh perangkat daerah tidak hanya menempatkan PUG sebagai agenda sektoral, tetapi menjadikannya bagian dari tanggung jawab bersama dalam penyelenggaraan pemerintahan. Perspektif gender perlu diterapkan sejak tahap perencanaan dan penganggaran hingga pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, serta pelaporan program pembangunan.

Pelaksanaan strategi tersebut juga memiliki landasan kebijakan, yakni Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional dan Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 5 Tahun 2024 tentang Pengarusutamaan Gender.

Bupati menekankan bahwa monitoring dan evaluasi harus menghasilkan gambaran nyata mengenai keberhasilan maupun kekurangan penerapan PUG di masing-masing perangkat daerah. Kegiatan tersebut tidak boleh berhenti pada pemenuhan administrasi, melainkan menjadi sarana mengukur capaian, menemukan hambatan, dan merumuskan perbaikan.

Salah satu aspek yang perlu diperkuat adalah ketersediaan data terpilah berdasarkan jenis kelamin dan kelompok umur. Selain itu, kualitas perencanaan dan penganggaran responsif gender perlu ditingkatkan melalui koordinasi yang lebih baik antara kelompok kerja PUG, tim perencana, dan seluruh perangkat daerah.

Kepala Bidang Penyelenggaraan Pemberdayaan Perempuan DP2KBP3A Kutai Barat, Florensius Darin, menjelaskan bahwa PUG bertujuan memastikan perempuan dan laki-laki memiliki kesempatan yang setara dalam mengakses, berpartisipasi, mengendalikan, serta memperoleh manfaat pembangunan.

Namun, penerapannya di daerah masih menghadapi sejumlah kendala. Di antaranya belum optimalnya integrasi perspektif gender dalam proses pembangunan, keterbatasan data terpilah, serta perlunya peningkatan koordinasi dan komitmen antarperangkat daerah.

“Melalui kegiatan monitoring dan evaluasi ini, kita ingin mengetahui sejauh mana pelaksanaan PUG telah berjalan, mengidentifikasi berbagai kendala yang dihadapi, serta merumuskan langkah-langkah perbaikan agar pembangunan di Kabupaten Kutai Barat semakin responsif gender,” ungkapnya.

Florensius berharap hasil evaluasi dapat menjadi dasar penyusunan rekomendasi dan rencana tindak lanjut untuk memperbaiki penyelenggaraan PUG. Dengan demikian, kebijakan pembangunan di Kutai Barat diharapkan semakin inklusif dan mampu memberikan manfaat secara adil bagi seluruh lapisan masyarakat. (Adv/T7/Diskominfo Kubar)

Related posts

338 Peserta Ikuti GSCC IV Kutai Barat, Pemkab Tekankan Pembentukan Karakter Pemimpin Muda

admin

Dorong Pariwisata Lokal, Komisi II DPRD Samarinda Susun Regulasi

admin

Warga Lok Bahu Minta Pemenuhan Kebutuhan Kesehatan dan Penerangan Jalan Saat Reses Darlis Pattalongi

admin