Sendawar, Tebarberita.id – Pemerintah Kabupaten Kutai Barat, Kalimantan Timur, mulai mendorong transformasi struktur ekonomi daerah dengan memperluas pengembangan sektor produktif di luar pertambangan dan perkebunan kelapa sawit. Kebijakan tersebut diarahkan untuk mengurangi ketergantungan terhadap komoditas ekstraktif sekaligus membangun fondasi perekonomian yang lebih berkelanjutan di tengah ketidakpastian ekonomi global.
Bupati Kutai Barat Frederick Edwin menyampaikan agenda tersebut dalam Sidang Paripurna Istimewa DPRD Kutai Barat untuk memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) ke-27 Kabupaten Kutai Barat di Gedung DPRD Kubar, Rabu (4/11/2026). Ia menilai ketergantungan terhadap batu bara dan minyak kelapa sawit mentah atau crude palm oil (CPO) masih menjadi tantangan dalam menjaga stabilitas ekonomi daerah.
Menurut Edwin, perkembangan ekonomi Kutai Barat masih memiliki keterkaitan erat dengan pergerakan harga komoditas di pasar internasional. Dinamika geopolitik, termasuk konflik bersenjata, kebijakan embargo ekonomi, hingga perang dagang antarnegara maju, dinilai dapat memengaruhi permintaan dan harga komoditas unggulan daerah.
Ketergantungan tersebut membuat perekonomian lokal berpotensi terdampak oleh perubahan kondisi ekonomi global yang berada di luar kendali pemerintah daerah. Karena itu, diversifikasi sumber pertumbuhan ekonomi dinilai perlu dilakukan melalui pengembangan sektor-sektor yang memiliki potensi produksi dan nilai tambah di tingkat lokal.
“Kita memiliki tantangan memperkuat perekonomian lokal dari berbasis sumber daya alam tidak terbarukan kepada ekonomi berkelanjutan,” kata Frederick Edwin.
Dalam arah kebijakan tersebut, Pemkab Kutai Barat mengidentifikasi sejumlah komoditas perkebunan yang dapat dikembangkan sebagai alternatif penopang ekonomi masyarakat. Komoditas seperti karet, kopi, kakao, dan lada menjadi bagian dari sektor yang didorong untuk meningkatkan kontribusi terhadap perekonomian daerah.
Selain pengembangan komoditas perkebunan, pemerintah daerah juga mengarahkan perhatian pada sektor industri pengolahan dan energi. Beberapa bidang yang disebutkan meliputi industri oleopangan, oleokimia, pengembangan bioavtur, serta energi baru terbarukan melalui pemanfaatan teknologi panel surya.
Pengembangan industri berbasis sumber daya lokal juga mencakup rencana hilirisasi pasir silika, sektor farmasi, serta produksi obat herbal. Sementara itu, pariwisata berkelanjutan turut dimasukkan dalam agenda diversifikasi ekonomi untuk memperluas sumber pendapatan masyarakat di luar sektor pertambangan dan perkebunan.
Di sisi lain, persoalan stabilitas harga kebutuhan pokok juga menjadi perhatian pemerintah daerah. Frederick Edwin mengungkapkan bahwa tingkat inflasi Kutai Barat saat ini berada di angka 3,98 persen. Pemerintah menargetkan angka tersebut dapat ditekan menjadi 3,4 persen pada 2027.
Sejumlah faktor dinilai berpotensi memberikan tekanan terhadap harga barang dan jasa di daerah. Kenaikan harga bahan bakar minyak, meningkatnya biaya produksi, serta gangguan distribusi dan pasokan barang menjadi tantangan yang perlu diantisipasi agar tidak semakin membebani pengeluaran rumah tangga.
Kondisi tersebut menuntut penguatan kebijakan pengendalian inflasi yang tidak hanya berorientasi pada stabilisasi harga, tetapi juga memperhatikan kelancaran distribusi barang dan keterjangkauan akses pasar. Pemerintah daerah perlu memastikan rantai pasok kebutuhan masyarakat tetap berjalan, terutama untuk mengantisipasi kenaikan biaya transportasi dan distribusi antarkawasan.
Frederick Edwin berharap agenda transformasi ekonomi dapat berjalan seiring dengan peningkatan kualitas infrastruktur dan kapasitas sumber daya manusia. Peningkatan keterampilan tenaga kerja lokal dinilai penting agar masyarakat memiliki kemampuan untuk terlibat dalam pengembangan sektor-sektor ekonomi baru yang membutuhkan kompetensi berbeda dari industri ekstraktif.
Pengembangan potensi unggulan daerah juga diharapkan mampu memperluas kesempatan usaha dan lapangan pekerjaan bagi masyarakat. Dengan demikian, pertumbuhan ekonomi tidak semata-mata ditentukan oleh naik turunnya harga batu bara dan kelapa sawit di pasar global.
Pemerintah Kabupaten Kutai Barat menempatkan diversifikasi ekonomi, penguatan infrastruktur, peningkatan keterampilan tenaga kerja, dan pengendalian inflasi sebagai bagian dari agenda pembangunan daerah. Kebijakan tersebut diarahkan untuk memperkuat ketahanan ekonomi lokal sekaligus memperluas pemerataan manfaat pembangunan bagi masyarakat di berbagai wilayah Kutai Barat. (Adv/T3/Diskominfo Kubar)
