Jakarta, Tebarberita.id – Mahkamah Agung (MA) memerintahkan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) mencabut Surat Keterangan (Suket) penyetaraan ijazah SMA milik Wakil Presiden RI, Gibran Rakabuming Raka. Perintah tersebut tertuang dalam putusan majelis hakim yang menyatakan dokumen penyetaraan pendidikan Gibran tidak sah.
Dokumen lengkap mengenai putusan majelis hakim MA itu dirilis atau telah diunggah MA yang juga memuat pertimbangan hukum majelis. Dalam putusan nomor 742 K/TUN/2026, MA memerintahkan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) mencabut surat keterangan penyetaraan pendidikan Gibran yang diterbitkan pada 2019.
Putusan lengkap tersebut dirilis melalui laman resmi Mahkamah Agung, mahkamahagung.go.id, pada Selasa (10/11/2026). Putusan Nomor 742 K/TUN/2026 tersebut diputuskan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim pada Jumat, 30 Oktober 2026, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari yang sama.
Dalam amar putusannya, MA membatalkan Surat Keterangan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 9149/D.D1/KS/2019 tertanggal 6 Agustus 2019. Dokumen tersebut sebelumnya digunakan dalam polemik pemenuhan persyaratan pendidikan Gibran saat mendaftar sebagai calon wakil presiden pada Pemilu 2024.
“Menyatakan batal Surat Keterangan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 9149/D.D1/KS/2019, tanggal 6 Agustus 2019,” tertulis dalam amar putusan MA dengan Majelis hakim dipimpin Ketua Muda Tata Usaha Negara MA Prof. Dr. H. Yulius, S.H., M.H. Adapun hakim anggota terdiri dari Dr. Maftuh Effendi, S.H., M.H. dan Dr. H. Hari Sugiharto, S.H., M.H.
Lebih tegas, dalam poin ke tiga amar putusan, Majelis Hakim memerintahkan surat keterangan itu untuk dicabut.
“Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keterangan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 9149/D.D1/KS/2019, tanggal 6 Agustus 2019,” bunyi amar putusan tersebut.
Perkara tersebut diputus oleh majelis hakim yang diketuai Hakim Agung Yulius, dengan anggota Maftuh Effendi dan Hari Sugiharto. Selain membatalkan keputusan penyetaraan, MA juga memerintahkan Kemendikdasmen selaku tergugat untuk mencabut surat keterangan tersebut.
Dalam pertimbangan hukumnya, MA menyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) memiliki kewenangan untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut. Menurut majelis, meskipun persoalan itu berkaitan dengan sengketa pemilu, terdapat aspek pelanggaran administrasi yang tetap membutuhkan tindakan korektif melalui peradilan tata usaha negara.
MA menilai pelanggaran administrasi yang terjadi berpotensi mengganggu prinsip demokrasi dan kedaulatan rakyat, terutama dalam memastikan terpenuhinya persyaratan bagi calon pejabat publik.
“Sedangkan setelah dilampauinya tenggang waktu tersebut patut diketahui telah terjadi pelanggaran administrasi yang bersifat terstruktur, sistematis dan terencana yang membahayakan kehidupan demokrasi dan kedaulatan rakyat untuk memilih putra terbaik yang memenuhi syarat administrasi, maka Peradilan Tata Usaha Negara mempunyai kewenangan korektif dan remidial untuk menghentikan akibat pelanggaran administrasi di atas,” sebut MA.
Majelis hakim juga berpandangan bahwa persoalan administrasi tersebut tidak semata-mata menyangkut kepentingan para peserta kontestasi politik, melainkan berkaitan dengan kepentingan bangsa Indonesia.
Sebagai bagian dari pertimbangan, MA merujuk Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 yang diputus pada 5 Oktober 2026. Dalam putusan tersebut, MK disebut tidak menemukan bukti bahwa Gibran memiliki ijazah atau dokumen pendidikan luar negeri yang setara dengan ijazah SMA ketika mendaftarkan diri sebagai calon wakil presiden.
Keadaan hukum tersebut, menurut MA, menjadi dasar untuk mengesampingkan eksepsi yang diajukan pihak termohon kasasi dan tergugat lainnya.
“Karena putusan pengadilan merupakan bagian dari sistem hukum, perlu mengedepankan keadilan substantif daripada keadilan prosedural,” tambahnya.
Majelis hakim selanjutnya menyoroti dokumen pendidikan yang menjadi dasar penerbitan surat penyetaraan, yakni certificate of attendance, academic records, dan explanation of grades, beserta dokumen pendukung lainnya.
MA menilai dokumen-dokumen tersebut tidak membuktikan bahwa Gibran telah menyelesaikan jenjang pendidikan tertentu. Dokumen itu dinilai hanya menunjukkan kehadiran yang bersangkutan dalam kegiatan perkuliahan.
“Bahwa secara faktual objek sengketa a quo diterbitkan oleh Termohon Kasasi dahulu Tergugat didasarkan pada certificate of attendance, academic records dan explanation of grades maupun dokumen lain yang tidak dapat membuktikan tentang keberhasilan Gibran Rakabuming Raka menamatkan jenjang pendidikan tertentu, tetapi hanya menerangkan kehadiran dalam perkuliahan,” kata MA.
Majelis juga menegaskan tidak menemukan bukti kepemilikan ijazah atau sertifikat pendidikan luar negeri milik Gibran yang dapat dijadikan dasar penyetaraan dengan pendidikan tingkat SMA atau sederajat.
“Tegasnya, tidak ditemukan bukti yang menunjukan Gibran Rakabuming Raka memiliki ijazah/sertifikat di luar negeri yang dijadikan sebagai dasar untuk disetarakan dengan sekolah menengah atas atau sekolah menengah kejuruan atau yang sederajat,” katanya.
Lebih lanjut, MA menilai penyetaraan pendidikan dengan kurikulum internasional atau kurikulum negara lain ke dalam sistem pendidikan nasional harus didukung bukti kelulusan yang sah. Tanpa dokumen tersebut, penerbitan keputusan penyetaraan dinilai tidak memenuhi prinsip kecermatan administratif.
“Bahwa penyetaraan satuan pendidikan yang menggunakan kurikulum internasional/negara lain dengan satuan pendidikan yang menggunakan kurikulum nasional tanpa didukung dengan ijazah/sertifikat/diploma hasil tamat belajar merupakan tindakan yang tidak cermat yang mempengaruhi fakta materiil dari suatu keputusan,” kata MA
“Sehingga tindakan hukum Termohon Kasasi dahulu Tergugat dalam menerbitkan keputusan a quo melanggar asas kecermatan formal,” tulis MA.
Majelis Hakim MA mengabulkan permohonan kasasi yang diajukan H.M. Subhan, S.H., M.H. MA sekaligus membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTTUN) Jakarta Nomor 130/B/2026/PT.TUN.JKT tertanggal 12 Agustus 2026. Putusan tersebut sebelumnya menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta Nomor 62/G/2026/PTUN.JKT tertanggal 21 Mei 2026.
Setelah membatalkan kedua putusan tersebut, MA kemudia mengadili sendiri perkara gugatan penyetaraan pendidikan Gibran. (*)
