Sendawar, Tebarberita.id — Pemerintah Kabupaten Kutai Barat mulai mematangkan persiapan program pemberangkatan jemaah umrah tahun 2026 dengan menargetkan keberangkatan pada akhir November atau awal Desember mendatang. Persiapan tersebut mencakup penentuan penyedia jasa perjalanan, seleksi calon jemaah, kelengkapan administrasi, serta penyusunan jadwal keberangkatan.
Pembahasan dilakukan melalui Rapat Tim Pengelola Penyelenggaraan Ibadah Umrah Kabupaten Kutai Barat yang digelar Bagian Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Sekretariat Daerah di Ruang Rapat Koordinasi Sekretariat Daerah Kabupaten Kutai Barat, Senin (12/10/2026).
Plt. Asisten Perekonomian, Pembangunan dan Sumber Daya Alam (Asisten II) Suwito mengatakan, program tersebut merupakan bentuk komitmen pemerintah daerah dalam mendukung peningkatan kualitas kehidupan beragama masyarakat. Karena itu, setiap tahapan persiapan perlu dilakukan secara terencana melalui koordinasi antarpihak terkait.
“Program pemberangkatan umrah ini merupakan salah satu bentuk perhatian dan komitmen pemerintah melalui Bagian Kesra untuk meningkatkan kualitas kehidupan beragama masyarakat,” ujarnya.
Suwito juga mendorong percepatan penyusunan agenda kegiatan, mulai dari presentasi penyedia jasa perjalanan umrah, pemilihan biro perjalanan, hingga seleksi dan penetapan calon jemaah. Seluruh proses tersebut harus mengacu pada petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan yang berlaku, dengan mengedepankan prinsip transparansi, objektivitas, dan akuntabilitas.
Sementara itu, Asisten Pemerintahan, Hukum dan Kesejahteraan Rakyat (Asisten I) Nopandel menekankan pentingnya memastikan kelengkapan dokumen calon jemaah sejak tahap awal. Persyaratan seperti paspor dan dokumen perjalanan lainnya perlu dipersiapkan untuk mencegah hambatan menjelang keberangkatan.
Koordinasi dengan penyedia jasa perjalanan dan instansi terkait juga perlu diperkuat, terutama untuk mengantisipasi perubahan jadwal maupun meningkatnya permintaan perjalanan pada periode tertentu.
Kepala Bagian Kesra Suwila menjelaskan, rapat tersebut menjadi bagian dari upaya menyusun mekanisme pelaksanaan program secara sistematis. Melalui koordinasi yang terarah, proses penentuan penyedia jasa perjalanan dan calon jemaah diharapkan dapat segera berjalan sesuai ketentuan.
Dari unsur Muhammadiyah Kutai Barat, Ketua Pimpinan Muhammadiyah Rakhmat mengingatkan perlunya kehati-hatian dalam pengelolaan program, khususnya dalam mengantisipasi risiko dan memperjelas pembagian tanggung jawab antara pemerintah daerah dengan pihak terkait. Berbagai masukan yang disampaikan dalam rapat diharapkan menjadi bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan.
Sekretaris Muhammadiyah Kutai Barat Makulau mengungkapkan, tim pengelola dibentuk setelah Surat Keputusan Bupati Kutai Barat diterbitkan pada pekan sebelumnya. Persiapan program telah dikoordinasikan sejak awal tahun, termasuk melalui survei terhadap sejumlah penyedia jasa perjalanan umrah untuk mengetahui standar pelayanan dan fasilitas yang ditawarkan.
Selain itu, koordinasi dengan Kantor Imigrasi telah dilakukan pada September 2026 untuk mendukung kesiapan administrasi calon jemaah.
Program tahun ini direncanakan mengakomodasi kuota berdasarkan usulan pemerintah daerah dan pokok-pokok pikiran (pokir) DPRD. Adapun penetapan calon jemaah akan dilaksanakan melalui mekanisme yang berlaku.
Rapat tersebut dihadiri Nopandel, Suwito, Suwila, Rakhmat, Makulau, perwakilan Kementerian Haji dan Umrah Kabupaten Kutai Barat, serta 23 anggota tim pengelola.
Pemerintah Kabupaten Kutai Barat berharap koordinasi lintas unsur dapat mempercepat seluruh proses persiapan sehingga pemberangkatan jemaah umrah tahun 2026 berlangsung tertib, transparan, dan akuntabel sesuai jadwal yang direncanakan.(*)
